IMF ke Jakarta, BI Sebut Tak Bahas Kerja Sama Finansial dengan Lagarde  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Christine Lagarde. REUTERS/Cheryl Ravelo

    Christine Lagarde. REUTERS/Cheryl Ravelo

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Tirta Segara memastikan tidak ada rencana kerja sama finansial terkait dengan kedatangan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde ke Indonesia. “Tidak ada pembicaraan itu,” kata Tirta di Jakarta, Senin, 31 Agustus 2015.

    Tirta menjelaskan kedatangan Christine hanya sebatas diskusi. Menurut Tirta, kunjungan petinggi IMF juga merupakan hal biasa. Sebab, Indonesia merupakan anggota IMF. Indonesia menjadi anggota sejak Februari 1967. “Sebagai anggota, biasa setiap tahun kita dikunjungi managing director IMF. Negara lain juga sama,” ujar Tirta.

    Tirta mencontohkan dengan kunjungan Deputi Direktur Pelaksana Mitsuhiro Furusawa pada pertengahan Juni 2015. Saat itu, ia meneruskan, kunjungan Furusawa hanya membahas tentang kondisi perekonomian Indonesia. Namun kunjungan tersebut tidak terekpos media. “Karena dia sebentar di sini, tidak ada seminar,” kata Tirta.

    Rencananya, seminar yang dihadiri Christine dilaksanakan pada Rabu, 2 September, di Bank Indonesia. Acara itu akan diisi dengan diskusi yang menghadirkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad, perwakilan Bank Sentral Jepang, India, Kamboja, Laos, Australia, dan Srilanka.

    Tirta mengatakan seminar tersebut diharapkan dapat memberikan informasi perekonomian global. Dengan begitu, ia meneruskan, Indonesia dapat mengetahui bagaimana cara mengatasi permasalahan makro ekonomi dan menjaga stabilisasi moneter. “Kita tahu persis informasi dari orang pertama,” ujar Tirta. “Informasi sangat up to date.”

    Direktur Eksekutif Kepala Departemen Internasional BI Aida Budiman mengatakan, seminar tersebut untuk mengetahui perkembangan finansial di regional Asia, salah satunya Indonesia. Terutama dalam kontribusi pembangunan. “Isu pentingnya adalah inisiatif dalam mengedepankan investasi infrastruktur,” ujarnya.

    SINGGIH SOARES


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.