TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kajian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sedang dibahas di tingkat eselon I. Setelah selesai pembahasan di tingkat eselon I, hasil laporan akan disampaikan ke level menteri.
"Tadinya mau tingkat menteri tapi kemudian terpikir menterinya belum tahu masa langsung rapat," kata Darmin di tengah acara Seminar Nasional Perekonomian Dari Masa ke Masa di Jakarta, Senin, 31 Agustus 2015. Menurut Darmin, pembahasan di tingkat menteri terkait akan dilakukan lusa. Dalam rapat itu akan disimpulkan ihwal kelengkapan studi kelayakan.
Menurut Darmin, usai melapor ke istana presiden, ia ingin mengubah Keputusan Presiden mengenai proyek kereta cepat. Semula, Presiden Joko Widodo ingin keputusan pengerjaan kereta cepat rampung akhir Agustus ini. Namun nyatanya belum ada kepastian negara mana yang akan mengerjakan.
Kedatangan Darmin ke istana tidak hanya meminta perubahan Kepres tapi juga melaporkan kajian dari Boston Consultant Group, tim independen yang ditunjuk pemerintah untuk menilai kelayakan kereta cepat. Empat hal yang menjadi perhatian dari tim independen ialah komitemn pemerintah dan resiko yang akan ditanggung. Kedua aspek teknis dan uraiannya.
Ketiga dampak sosial dan ekonomi. Terakhir mengenai manajemen proyek. "Jangan tanya skornya berapa (negara mana yang unggul)," kata Darmin. Ia menambahkan, Kamis atau Jumat nanti hasil kajian tim independen akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo.
Saat ini pemerintah tengah menimbang proyek kereta api cepat. Dua negara, Jepang dan Cina, sedang bersaing. Cina disebut-sebut menyiapkan investasi senilai 5,5 miliar dolar AS (sekitar Rp 75 triliun). Sedangkan Jepang, dari studi kelayakan proyek itu diperkirakan membutuhkan dana
sebesar Rp 60 triliun.
Sementara itu, pengamat ekonomi Emil Salim mempertanyakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ia menilai kereta cepat lebih cocok untuk jarak jauh. "Jakarta-Bandung kan sekitar 180 Km," ucapnya.
ADITYA BUDIMAN
