Jokowi Ketemu Para Ekonom Soal Krisis, Apa Saja yang Dibicarakan?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (tengah) menjawab Pertanyaan sejumlah wartawan usai makan bersama di Istana Negara, Jakarta, 27 Agustus 2015. Pertemuan yang berlangsung rutin setiap dua minggu sekali untuk kelancaraan peliputan kepresidenan. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Presiden Joko Widodo (tengah) menjawab Pertanyaan sejumlah wartawan usai makan bersama di Istana Negara, Jakarta, 27 Agustus 2015. Pertemuan yang berlangsung rutin setiap dua minggu sekali untuk kelancaraan peliputan kepresidenan. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo bertemu para ekonom untuk memberikan update kondisi perekonomian di Istana Merdeka, hari ini. Setidaknya 12 ekonom hadir dalam pertemuan yang dilakukan sambil santap siang. Ekonom Hendry Saparini mengatakan presiden juga meminta masukan dari para ahli ekonomi tersebut. "Presiden Jokowi mencatat apa masukan dari kita semua," kata dia saat ditemui di komplek Istana Presiden, Senin, 31 Agustus 2015.

    Dalam penyelesaian masalah nilai tukar, Hendi mengatakan hal itu harus diselesaikan dari sisi kebutuhannya seperti mengurangi permintaan dolar dan meningkatkan pasokan mata uang tersebut. Hendry menilai sebenarnya masih banyak instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintahan Jokowi tetapi belum dianggap perlu untuk menguatkan rupiah sehingga kebijakan tersebut belum diambil.

    "Kemudian cara mendorong ekonomi, mendiskusikan masalahnya itu ada juga (masalah) domestik. Itu juga sebenarnya akan menjadi andalan bagi ekonomi kita untuk bertahan pada kondisi seperti sekarang ini," kata Hendry.

    Menurut Hendry, peran pemerintah dalam mendorong ekonomi ada dua cara; menggunakan APBN dan APBD dan membuat kebijakan. Jika semua proyek yang berasal dari uang negara dan dikerjakan dengan BUMN bisa berjalan, Hendry mengatakan hal itu akan mendorong ekonomi domestik.

    Pemerintah juga harus membuat kebijakan yang berkaitan dengan sektor swasta seperti menciptakan pasar bagi ekonomi domestik dan pelaku industri serta regulasi yang mampu menekan biaya produksi. Selain itu dia menyarankan pemerintah memberi insentif industri dari sisi biaya produksi dan logisitik seperti keringanan pajak dan insentif untuk ekspansi. Hendry juga ingin ada insentif dari sisi moneter perencanaan kebijakan mampu berjalan secara komprehensif.

    "Kami menyampaikan harus ada kebersamaan menyelesaikan kondisi sekarang ini. Jadi kita bukan pada kondisi yang sangat buruk semestinya, karena masih mampu tumbuh, punya potensi di dalam negeri dan menyelesaikan ini secara bersamaan," kata Hendry.

    Hendry mengatakan pemerintah 'aware' ada masalah eksternal dan domestik dalam situasi perekonomian saat ini. Oleh sebab itu cara dan langkah kebijakan yang diambil pemerintah, dapat mengendalikan masalah eksternal tanpa memperburuk kondisi ekonomi dalam negeri. " Tadi didiskusikan bagaimana menyiasati dua-duanya. Jadi respon kebijakan yang didasari pada kejujuran, itu sudah separuh dari penyelesain masalah," katanya.

    ALI HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.