Jokowi Serahkan Penilaian Kereta Cepat ke Tim Independen

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspersi Presiden Joko Widodo (tengah) saat menjawab Pertanyaan sejumlah wartawan usai makan bersama di Istana Negara, Jakarta, 27 Agustus 2015. Pertemuan yang berlangsung rutin setiap dua minggu sekali untuk kelancaraan peliputan kepresidenan. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Ekspersi Presiden Joko Widodo (tengah) saat menjawab Pertanyaan sejumlah wartawan usai makan bersama di Istana Negara, Jakarta, 27 Agustus 2015. Pertemuan yang berlangsung rutin setiap dua minggu sekali untuk kelancaraan peliputan kepresidenan. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO , Jakarta: Presiden Joko Widodo menyerahkan sepenuhnya penilaian ‎mengenai pemenang tender high speed train atau kereta cepat kepada tim konsultan independen. Jokowi tak tahu detail proposal penawaran baru yang diberikan oleh pemerintah Jepang pekan lalu.

    "Saya enggak ngerti. Aturan mainnya ada di konsultan independen dan tim penilai," kata Jokowi usai membagikan bahan pokok di Johar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu 29 Agustus 2015. Menurut Jokowi, hasil penilaian belum diserahkan kepadanya.

    Jokowi berjanji langsung memutuskan pemenang tender jika hasil penilaian dari konsultan independen keluar. "Begitu masuk akan saya putuskan detik itu juga," kata Jokowi.

    ‎Yang harus dipahami publik adalah bahwa pembangunan kereta cepat tersebut sama sekali tak memakan uang negara. Keseluruhan biaya proyek tersebut murni investasi pihak luar.

    Jokowi mengatakan uang yang dibutuhkan untuk membangun proyek kereta cepat Rp 60 triliun merupakan jumlah yang cukup besar. "Kalau APBN duit segede itu mending buat bikin kereta di Papua, Sulawesi, atau Kalimantan. Tapi ini kan dari investor, jadi ya  silakan asalkan tak mengganggu APBN."‎

    ‎Rabu, 26 Agustus 2015 lalu, utusan dari pemerintah Jepang, Izumi Hiroto bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kedatangannya untuk memberikan penawaran baru pada pembangunan high speed train atau kereta cepat Jakarta - Bandung. Salah satu yang diberikan adalah keringanan jaminan. ‎

    Jika sebelumnya pemerintah harus memberikan jaminan penuh, sekarang tak harus seluruhnya. ‎Selain itu, mereka juga menjanjikan percepatan pembangunan. serta transfer teknologi.

    Kedatangan utusan Jepang tersebut mendekati batas ‎akhir penilaian yang direncanakan ditutup pada akhir Agustus ini. Saat ini Jepang memang sedang bersaing ketat dengan Cina yang juga berminat terhadap proyek tersebut.

    FAIZ NASHRILLAH‎


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Unggah Sertifikat Vaksinasi Covid-19 ke Media Sosial

    Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan sejumlah bahaya bila penerima vaksin Sinovac mengunggah atau membagikan foto sertifikat vaksinasi Covid-19.