Kondisi Hutan Mangrove Gorontalo Rusak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang warga menanam bibit mangrove di Pulau Tanakeke, Kabupaten Takalar, Sulsel, 23 Mei 2015. Tanaman ini sanggup menghentikan abrasi laut, dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. TEMPO/Hariandi Hafid

    Seorang warga menanam bibit mangrove di Pulau Tanakeke, Kabupaten Takalar, Sulsel, 23 Mei 2015. Tanaman ini sanggup menghentikan abrasi laut, dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. TEMPO/Hariandi Hafid

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengatakan saat ini kondisi hutan bakau atau mangrove di daerahnya sangat memprihatinkan karena banyak yang mengalami kerusakan.

    "Kita harus serius menyelamatkan hutan mangrove yang kian hari makin mengalami kerusakan," ucap Rusli, Sabtu, 29 Agustus 2015.

    Dia menjelaskan, saat ini luas hutan bakau di seluruh Provinsi Gorontalo diperkirakan sekitar 5.867, 25 hektare yang tersebar di Kabupaten Gorontalo Utara, Boalemo, dan Pohuwato.

    Dari jumlah tersebut, diperkirakan saat ini sekitar 1.000 hektare sudah mengalami kerusakan, degradasi, dan sudah dijadikan tambak oleh masyarakat.

    "Masyarakat kurang peduli dengan kondisi hutan mangrove lantaran dengan seenaknya membabat untuk dijadikan tambak ikan bandeng dan udang," ujar Rusli.

    Menurut dia, pemerintah dan berbagai komponen masyarakat harus segera melakukan langkah konkret untuk menyelamatkan hutan bakau, jangan sampai kondisinya makin parah.

    Rusli menjelaskan, hutan bakau sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena bisa menahan abrasi pantai, angin kencang, gelombang, serta sebagai tempat perkembangbiakan biota laut dan untuk menjaga kestabilan ekosistem darat dan laut.

    Upaya yang dilakukan pemerintah, tutur dia, adalah melakukan sosialisasi tentang manfaat dan fungsi hutan bakau bagi kelangsungan hidup manusia serta program penanaman kembali area yang sudah usak akibat ulah masyarakat.

    "Kami juga akan membuat peraturan daerah, baik melalui pemerintah provinsi maupun kabupaten, untuk menindak tegas pelaku perusakan dan yang mengalihfungsikan," kata Rusli.

    Mulai saat ini, ujar dia, harus ada aksi nyata dari semua komponen untuk menyelamatkan hutan bakau serta mencari solusi berbagai persoalan yang menimbulkan terjadinya pembabatan dan alih fungsi.

    ANTARA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Fakta Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Pejabat Dirjen Pajak dan Konsultan

    KPK menetapkan pejabat Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. Konsultan juga dibidik.