Legislatif Dukung Pemerintah Menurunkan Harga Daging  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasca Mogok Berjualan, Harga Daging Ayam Masih Tinggi

    Pasca Mogok Berjualan, Harga Daging Ayam Masih Tinggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendukung langkah pemerintah untuk menurunkan harga daging sapi, daging ayam dan pangan pokok lainnya.

    "Serta menindak tegas importir atau pelaku usaha pangan yang melakukan penimbunan daging sapi, daging ayam dan pangan pokok lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron saat membacakan kesimpulan rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2015.

    Ditambahkan, Komisi IV DPR RI juga meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan peran dan fungsi Bulog sebagai buffer stock pemerintah dan stabilisator harga berbagai komoditas pangan pokok dan pangan strategis.

    "Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menguasai stok pangan dan pangan strategis minimal 10 persen dari kebutuhan konsumsi pangan nasional pertahun dengan memperkuat Perum Bulog menjadi stabilisator harga berbagai komoditas pangan pokok dan pangan strategis," kata Herman.

    Adapun kesimpulan lainnya adalah desakan kepada pemerintah untuk membentuk Lembaga Pangan Nasional.

    "Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk membentuk lembaga pangan nasional sesuai dengan amanat UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan selambat-lambatnya tanggal 17 November 2015," katanya.

    Sedangkan untuk penyelematan dan ketersediaan sumber air, Komisi IV DPR RI meminta Bulog, PT Pupuk Indonesia Holding, PT Sang Hyang Seri, PT Pertani dan PT Berdikari untuk melakukan langkah-langkah nyata untuk mengantisipasi dampak kekeringan dengan memberi alternatif penghasilan kepada petani.

    "Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait dalam rangka penyelematan ketersediaan dan sumber air untuk pertanian," kata politisi Partai Demokrat itu.

    ANTARA


  • DPR
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.