Asumsi Pertumbuhan Ekonomi APBN 2016 dipatok 5,5 Persen

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat menggelar jumpa pers di Jakarta, 2 Juli 2015. ANTARA/Vitalis Yogi Trisna

    Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat menggelar jumpa pers di Jakarta, 2 Juli 2015. ANTARA/Vitalis Yogi Trisna

    TEMPO.CO, Jakarta - Pertumbuhan ekonomi di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 diasumsikan 5,5 persen. Prospek membaiknya ekonomi global menjadi alasan penetapan asumsi ini. "Prospek membaiknya perekonomian global tersebut diperkirakan akan turut mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi nasional " kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 25 Agustus 2015.

    Menurut Bambang, meski punya prospek membaik, masih terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai. Antara lain dampak kenaikan tingkat suku bunga acuan bank sentral Amerika (The Fed), volatilitas harga komoditas yang sedang menurun, serta tren perlambatan kinerja perokonomian Cina.

    Untuk itu, kata Bambang, pertumbuhan ekonomi nasional pada 2016 terutama akan ditopang dari permintaan dalam negeri. Ini antara lain ditandai masih kuatnya konsumsi dan peningkatan investasi yang cukup signifikan.

    Selain itu, belanja pemerintah juga akan menjadi pendorong pertumbuhan. "Melalui belanja infrastruktur pemerintah pada sektor pertanian dan maritim serta sektor industri pengolahan," kata Bambang dalam sidang paripurna mengenai jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap RUU APBN 2016..

    Bambang mengatakan target pertumbuhan ekonomi 5,5 persen dalam RAPBN 2016 berada pada batas bawah rentang pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5-6,0 persen. Pemerintah akan tetap responsif dalan melihat perkembangan perekonomian aktual dan akomodatif dalam menampung berbagai masukan dalam proses pembahasan dengan DPR. "Sehingga asumsi pertumbuhan ekonomi tetap dapat merefleksikan kondisi yang realistis digabung dengan upaya yang maksimal dari pemerintah."

    AMIRULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.