Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ekonomi Melambat, Kesejahteraan Turun. Ini Tanda-tandanya  

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Ilustrasi kemiskinan Jakarta. Getty Images
Ilustrasi kemiskinan Jakarta. Getty Images
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta:  Institute For Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan perekonomian negara yang melambat akan memiliki efek samping. Salah satu efeknya berujung pada penurunan kesejahteraan masyarakat.

"Ini efek krusial yang nyata dan perlu mendapat perhatian pemerintah," ujar Direktur Indef Enny Sri Hartati di kantornya, Senin, 24 Agustus 2015.

Menurut Enny, ada 10 indikator yang dapat membuktikan adanya penurunan kesejahteraan pada masyarakat.

1. Tingginya inflasi dari sektor volatilitas harga pangan
Secara perhitungan tahunan, hingga Juli 2015 inflasi bahan pangan telah mencapai 8,28 persen. Meskipun inflasi dari suku bunga, nilai tukar, dan harga yang dikendalikan pemerintah cukup stabil, harga pangan yang berfluktuatif berdampak langsung kepada masyarakat dan daya beli

2. Nilai tukar petani menurun
Penurunan nilai tukar petani terjadi di semua subsektor pertanian. Indef mencatat penurunan terus terjadi sejak masa pemerintahan yang baru ini pada periode Oktober 2014-Juli 2015. Tanaman pangan turun dari 98,14 menjadi 97,29. Hortikultura turun dari 103,22 menjadi 100,97. Perkebunan rakyat turun dari 101,23 menjadi 97,78. Peternakan turun dari 108,56 menjadi 107,29. Perikanan turun dari 103,61 menjadi 102,27.

3. Upah riil buruh menurun
Tingginya inflasi dari volatilitas harga pangan menggerus pendapatan riil yang diterima buruh. Sejak Januari 2014 hingga Juli 2015 upah buruh terus tergerus menjadi Rp 39.383 per hari dari Rp 37.887 per hari.

4. Daya beli masyarakat turun
Indeks Konsumsi Rumah Tangga terus mengalami penurunan. Setelah hanya tumbuh 5,1 persen pada triwulan I 2015, Indeks Konsumsi Rumah Tangga kembali turun pada triwulan II menjadi 4,9 persen.

5. Pengangguran meledak
Pertumbuhan sektor riil dan manufaktur semakin merosot yang meningkatkan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Bahkan elastisitas penyerapan tenaga kerja jeblok menjadi 180 ribu orang per 1 persen pertumbuhan ekonomi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

6. Kemiskinan meningkat
Meningkatnya pengangguran terbuka berdampak langsung dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Sejak September 2014, Indef  menghitung Indeks Kemiskinan tumbuh menjadi 11,50 persen per Maret 2015.

7. Ketimpangan pendapatan semakin melebar
Jumlah dana pihak ketiga yang notabene dalam jumlah sangat besar meningkat. Berbanding terbalik dengan menurunnya jumlah tabungan masyarakat. Indef memperkirakan indeks gini ratio meningkat menjadi 0,42 dari 0,41.

8. Ketimpangan pertumbuhan antar daerah
Selain perlambatan pertumbuhan ekonomi, harga komoditas yang turun menambah beban masyarakat di daerah. Terutama daerah yang mengandalkan komoditas. Daerah Kalimatan, Sulawesi, Sumatera, Papua, dan Nusa Tenggara semakin tertinggal pertumbuhannya ketimbang pulau Jawa.

9. Pembiayaan terhadap sektor riil (UMKM) menurun
Pertumbuhan sektor manufaktur yang anjlok 3,81 persen pada kuartal I 2015, membuat likuidasi pembiayaan perbankan turun. Hal itu disebabkan oleh tingkat kredit macet yang meningkat.

10. Program bantuan sosial berkurang
Mitigasi risiko terhadap kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) akhir tahun lalu berkurang. Program raskin berkurang dan bantuan langsung tunai dihapuskan. Padahal, efek samping kenaikkan harga BBM akan terus terasa hingga setahun ke depan, meskipun di tengah jalan ada penurunan harga.

ANDI RUSLI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

28 hari lalu

Didin S Damanhuri. dok.IPB
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi


Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

29 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).


Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

29 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Kenaikan PPN di awal 2025 dikhawatirkan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. TEMPO/Tony Hartawan
Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.


Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

29 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12%, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.  TEMPO/Tony Hartawan
Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.


PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

29 hari lalu

Porter mengangkut sekarung pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.  Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.


Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

42 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan kriteria ideal Menkeu seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang.


Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

44 hari lalu

Dua siswa membawa tempat berisi makan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

Ekonom senior UI Faisal Basri menentang rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Ekonom Indef Beberkan Penyebab Harga Pangan Naik, Mulai dari Pemilu hingga Ramadan

44 hari lalu

Aviliani. TEMPO/ Arnold Simanjuntak
Ekonom Indef Beberkan Penyebab Harga Pangan Naik, Mulai dari Pemilu hingga Ramadan

Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani membeberkan sejumlah faktor penyebab naiknya harga kebutuhan pokok,


Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

46 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?


Anggota Timses Prabowo-Gibran Diangkat Jadi Komisaris BUMN Menuai Kritikan

53 hari lalu

Sejumlah tamu beraktivitas di dekat logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Anggota Timses Prabowo-Gibran Diangkat Jadi Komisaris BUMN Menuai Kritikan

Anggota TKN Prabowo-Gibran diberi jabatan komisaris BUMN menuai sejumlah kritikan. Apa saja kritikannya?