Pemerintah Diminta Benahi Data Backlog Perumahan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Kink Kusuma Rein

    TEMPO/Kink Kusuma Rein

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Suharso Monoarfa meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membenahi data backlog perumahan rakyat. Data yang ada saat ini dianggap masih meragukan dan perlu evaluasi lebih mendalam.

    Ucapan itu terlontar setelah Suharso mendengarkan paparan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang mengungkapkan jumlah rumah yang belum atau tak tertangani, yakni 10 juta rumah. "Kok jumlahnya tak berubah dari waktu saya menjabat dulu? Benar tuh?" kata mantan Menteri PU periode 2009-2011 ini di Jakarta pada Senin, 24 Agustus 2015.

    Suharso mengatakan ia pernah mengusulkan agar data hasil sensus tahun 2010 diintensifkan kembali. Data ini diperdalam, kemudian dirinci lagi, khususnya di daerah-daerah agar saat diakumulasikan pemerintah mendapatkan jumlah backlog yang real. Selain itu, jumlah kebutuhan masyarakat di tiap daerah juga lebih diperjelas.

    Suharso menilai jumlah backlog seharusnya berubah setiap tahun karena jumlah masyarakat Indonesia juga terus bertambah. Pemerintah juga harus berhati-hati dalam menentukan keakurasian angka sebab data backlog penting dalam pengambilan kebijakan, terutama bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

    Menteri Basuki mengakui angka backlog yang ia terima berbeda-beda. Badan Pusat Statistik mencantumkan angka backlog sebesar 13,5 juta unit. Namun data Badan Perencanaan Nasional menyebut hanya 7,5 juta unit. "Memang belum ada satu pun data yang sama," kata Basuki.

    Menurut Basuki, pentingnya data detail, terutama per daerah, adalah untuk percepatan pencapaian target sejuta rumah untuk rakyat. Hingga saat ini pemerintah baru berhasil merealisasikan sebanyak 472 ribu unit dan akan terus dipercepat penambahan angkanya.

    URSULA FLORENE SONIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.