Rupiah Loyo, Pemerintah Belum Batalkan Kontrak Pembangunan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri PU dan Perumahan Rakyat (PUPR) , Mochamad Basuki Hadimuljono. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    Menteri PU dan Perumahan Rakyat (PUPR) , Mochamad Basuki Hadimuljono. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Rupiah semakin melemah terhadap dolar hingga hampir menyentuh angka Rp 14.000. Namun pemerintah masih belum mengubah atau membatalkan proyek-proyek pembangunan.

    "Sejauh ini belum ada instruksi apa pun dari Presiden," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di kantornya usai membuka seminar bertajuk "Sejuta Rumah untuk Rakyat" pada Senin, 24 Agustus 2015.

    Rencana pembangunan yang ada masih terus berlangsung. Menurut Basuki, pembatalan kontrak baru dapat dilakukan bila ada force majeuer atau keadaan memaksa.

    Keadaan yang dimaksudkan adalah bila terjadi bencana alam atau kejadian lain di luar kuasa dua belah pihak yang bersangkutan. "Depresiasi rupiah secara nasional ini belum dikategorikan benar-benar mendesak," ia menjelaskan.

    Selain itu, kata Basuki, bahan bangunan yang digunakan untuk pembangunan juga seluruhnya berasal dari dalam negeri, sehingga tak perlu khawatir harga bahan melonjak. Stok dipastikan cukup untuk meneruskan proyek. "Tak ada impor, baja, atau semen. Semua dalam negeri dan aman."

    Bahkan menurut Basuki, Indonesia sanggup memasok bahan bangunan ke Filipina. "Ekspor ke Filipina naik 3 persen," ucapnya.

    Basuki mengatakan meski kondisi masih terbilang aman, pemerintah akan menyesuaikan bila keadaan mendesak. Proyek yang terkendala dapat dikurangi volume pembangunannya ataupun dilimpahkan untuk periode berikutnya. "Kita juga kan berpengalaman, tapi untuk saat ini belum ada instruksi," kata dia.

    URSULA FLORENE SONIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.