Sistem Logistik Buruk Picu Harga Daging Mahal

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Darmin Nasution. TEMPO/Fajar Januarta

    Darmin Nasution. TEMPO/Fajar Januarta

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menilai Indonesia tidak memiliki sistem logistik yang baik sehingga harga produk pertanian, termasuk daging, menjadi mahal.

    "Kita sering merasa aneh, mengapa produk pertanian kita kurang bersaing karena harga beras di Malaysia itu lebih murah dari kita. Mengapa harga daging di Malaysia, Singapura itu Rp50.000-Rp60.000, tapi di sini mahal?" kata Nasution, di Gresik, Jawa Timur, Minggu (23 Agustus 2015).

    Menurut dia, harga daging di Indonesia memang sudah mahal sebelum belakangan meroket dan menyebabkan sejumlah pedagang mogok berjualan.

    "Sebelum naik di kita harganya juga sudah tinggi, ini berarti ada masalah. Tapi kenapa di sini mahal? Sebenarnya, yang kita tidak punya itu adalah sistem logistik yang baik," katanya.

    Dalam kunjungan kerja ke Kawasan Pelabuhan dan Industri Terpadu Jawa (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur, bersama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani, dan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, Nasution, menilai pengembangan kawasan industri terintegrasi itu bisa menjadi upaya memperbaiki sistem logistik yang buruk.

    Selain, tentu saja, semua pihak yang berkepentingan bisa ikut memberikan kontribusi dalam perbaikan sistem logistik yang buruk itu, kata Nasution.

    "Jadi sistemnya yang masuk duluan, keluar duluan. Biar tidak ada itu beras lama tapi yang dikeluarkan duluan justru yang baru masuk, rusak itu beras," katanya.

    Sibarani, dalam kesempatan yang sama, mengatakan pemerintah fokus untuk memperbaiki sistem logistik nasional.

    Menurut dia, pembangunan kawasan industri yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar seperti pelabuhan, pembangkit listrik, jalan tol hingga kereta api menjadi salah satu keunggulan dalam upaya peningkatan daya saing.

    "Kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan potensial dikembangkan sebagai pusat logistik. Itu membuat biaya logistik lebih efisien," katanya.

    JIIPE proyek kerja sama pemerintah-swasta sejak 2012, yakni antara PT AKR Coprorindo Tbk dan PT Pelindo III.

    Kawasan seluas 2.933 Hektare itu dilengkapi pelabuhan laut dalam seluas 406 Hektare dan kawasan hunian seluas 766 Hektare. Rencananya, kawasan tersebut akan dilengkapi pula dengan pembangkit listrik serta terminal penerima gas alam cair.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah Pangkas 5 Hari Cuti Bersama 2021 dari 7 Hari, Tersisa 2 Hari

    Pemerintah menyisakan 2 hari cuti bersama 2021 demi menekan lonjakan kasus Covid-19 yang biasa terjadi usai libur panjang.