TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berharap mendapat limpahan investor yang tidak dapat ditampung oleh Singapura dengan mengembangkan kawasan perdagangan bebas di Batam, Bintan, dan Karimun.
Kepala Staf Presiden Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan pertemuannya dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong terkait pembentukan kawasan perdagangan bebas, segera direalisasikan.
“Menindaklanjuti pertemuan Presiden dengan PM Singapura mengenai Batam, Bintan, Karimiun untuk menjadi terpadu, sehingga investasi yang datang dari berbagai negara lebih bagus,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21 Agustus 2015).
Luhut menuturkan pemerintah akan memastikan perbaikan dan kemudahan pengurusan izin di tiga daerah tersebut. Dengan begitu, Batam, Bintan, dan Karimun akan menjadi wilayah alternatif bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya.
Menurutnya, pemerintah menyasar investor yang sudah tidak bisa ditampung lagi oleh Singapura, seperti pada industri minyak. Pengembangan ketiga daerah tersebut juga akan memberikan nilai tambah dan efek bergulir kepada pengembangan perekonomian masyarakat.
“Banyak dari Singapura yang sudah tidak bisa ditampung. Itu kita bisa kelola dan akan memberikan nilai tambah untuk Indonesia,” ujarnya.
Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan akan membangun kantor khusus yang menangani persoalan kawasan perdagangann bebas di Batam, Bintan, dan Karimun. Kantor tersebut akan menyelesaikan persoalan regulasi dan kewenangan daerah di ketiga wilayah itu.
Selama ini, ketiga kawasan itu menjadi tujuan utama investor asal Singapura untuk mengembangkan usahanya, karena lokasinya yang relatif dekat.
Akan tetapi, rumitnya perizinan dan regulasi investasi dalam negeri dianggap menghambat alur investasi.
