Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Apersi Meminta Pemerintah Mensubsidi Kredit Konstruksi

Editor

Saroh mutaya

image-gnews
Pekerja saat menyelesaikan bagian luar dari Kuil Sanctuary of Truth di Pattaya, Thailand (14/10).  Bangunan ini telah dibangun sejak tahun 1981 dan masih dalam proses kontruksi, diperkirakan akan selesai sepenuhnya pada tahun 2025. TEMPO/Charisma Adristy
Pekerja saat menyelesaikan bagian luar dari Kuil Sanctuary of Truth di Pattaya, Thailand (14/10). Bangunan ini telah dibangun sejak tahun 1981 dan masih dalam proses kontruksi, diperkirakan akan selesai sepenuhnya pada tahun 2025. TEMPO/Charisma Adristy
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengembang Perumahan & Permukimaan Seluruh Indonesia (Apersi) meminta pemerintah mengucurkan subsidi untuk menekan tingkat bunga kredit konstruksi.

Eddy Ganefo, Ketua Umum Apersi, mengatakan tingkat bunga kredit konstruksi yang dipatok perbankan saat ini mencapai 14%-15% dan memberatkan perusahaan pengembang. "Ini terlalu mahal," tukasnya, Selasa, 18 Agustus 2015.

 

Menurut Eddy, tingkat bunga kredit konstruksi yang rendah akan mendorong penurunan biaya kontruksi sehingga harga jual rumah kepada masyarakat bisa terjangkau. Eddy mengimbuhkan, subsidi bisa diberikan dalam bentuk subsidi selisih bunga sehingga bunga kredit yang didapat pengembang bisa lebih rendah.

 

Dia menerangkan, subsidi bunga untuk kredit konstruksi akan melengkapi skema subsidi yang selama ini diberikan hanya kepada konsumen.

 

Subsidi untuk kredit konstruksi menurutnya akan membantu pengembang untuk menyediakan pasokan hunian lebih banyak. "Ini kan masalah supply," katanya. Sebagaimana diketahui, angka defisit hunian atau backlog mencapai 15 juta unit.

 

Eddy mengungkapkan, industri properti kian tertekan setelah Bank Indonesia menerbitkan beleid yang melarang pembiayaan untuk unit properti inden sejak September 2013.

 

Larangan itu menurutnya membuat arus kas perusahaan pengembang menjadi terbatas karena sumber dana untuk pembangunan proyek murni dari modal perusahaan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

3 Oktober 2023

Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

Kalau dengan CSR bisa bangun 3.000 rumah layak huni, maka kemiskinan Kaltim akan turun tinggal 2 persen


Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

17 November 2017

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pernyataan visi-misi kepada ketua DPRD  DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, 15 November 2017. DPRD DKI menggelar rapat Paripurna untuk mendengarkan penyampaian Rancangan APBD 2018 . Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD menyepakati besaran rancangan KUA-PPAS APBD 2018 dengan total anggaran Rp 77,1 triliun.Tempo/Ilham Fikri
Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

Fraksi-fraksi di DPRD DKI menuntut penjelasan Gubernur Anies Baswedan mengapa anggaran DP rumah 0 Rupiah di APBD 2018 naik menjad Rp 800 Miliar.


Gaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi

19 Oktober 2017

Pameran Perumahan. TEMPO/Ayu Ambong
Gaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi

Sulit bagi mereka yang bergaji Rp 5 juta membeli rumah tapak di Jakarta, tapi bukan tidak mungkin. Ini saran Apersi


Pemerintah Akan Tetapkan Rating Rumah Subsidi yang Berkualitas

30 September 2017

Perumahan di kawasan Tangerang, Banten, 11 Maret 2015. Pembangunan 1 juta rumah oleh pemerintah mencakup rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumah komersial untuk kalangan menengah atas. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Pemerintah Akan Tetapkan Rating Rumah Subsidi yang Berkualitas

Pemerintah membahas rencana pemberlakuan rating kualitas perumahan subsidi yang dibangun dalam program Satu Juta Rumah.


Djarot Minta Maaf Belum Bisa Sediakan Rumah Tapak DP Nol Persen

16 September 2017

Bekas penghuni Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara kini mulai menempati rumah susun (rusun) Rawa Bebek, di Cakung, Jakarta,  6 September 2017. Warga telah empat bulan merasakan tinggal di rusun. TEMPO/Subekti.
Djarot Minta Maaf Belum Bisa Sediakan Rumah Tapak DP Nol Persen

Jumlah warga umum yang mendaftar mendapatkan rumah susun sewa sejak 2013 sekitar 12 ribu kepala keluarga.


Baru 20 Daerah yang Siap Terbitkan Sertifikat Rumah Subsidi

4 September 2017

ANTARA/FB Anggoro
Baru 20 Daerah yang Siap Terbitkan Sertifikat Rumah Subsidi

Kementerian PUPR akan melakukan pendampingan bagi pemerintah daerah yang belum siap menerbitkan sertifikat rumah subsidi.


Pemerintah Siapkan Kredit Mikro Perumahan bagi Pekerja Informal

26 Agustus 2017

Perumahan di kawasan Tangerang, Banten, 11 Maret 2015. Pembangunan 1 juta rumah oleh pemerintah mencakup rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumah komersial untuk kalangan menengah atas. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Pemerintah Siapkan Kredit Mikro Perumahan bagi Pekerja Informal

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan pembiayaan mikro perumahan untuk rumah swadaya bagi pekerja informal.


DKI Siapkan Rusun Nagrak untuk Program DP Nol Rupiah

25 Agustus 2017

Beberapa warga Kampung Pulo yang sudah menempati  Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), Jatinegara, Jakarta, 22 Juli 2015. TEMPO/Subekti.
DKI Siapkan Rusun Nagrak untuk Program DP Nol Rupiah

Pemerintah DKI Jakarta menyiapkan Rusun Nagrak, Jakarta Utara untuk program DP Nol Rupiah Anies-Sandi.


PUPR Temukan 40 Persen Rumah Murah Tak Dihuni  

22 Agustus 2017

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat meninjau rumah murah di Villa Kencana Cikarang, Jawa Barat, 4 Mei 2017. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. kembali menyediakan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan uang muka (down payment/DP) sekitar Rp1,12 juta dan cicilan sekitar Rp800.000 per bulan. Tempo/Tony Hartawan
PUPR Temukan 40 Persen Rumah Murah Tak Dihuni  

Banyak rumah bersubsidi tak laik huni karena tak ada air bersih dan listrik.


Menteri Rini Minta Harga Rusun Tanjung Barat di Bawah Rp 200 Juta

16 Agustus 2017

Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno bersama Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Direktur Utama Perum Perumnas Bambang Triwibowo ( dua kiri), meresmikan peletakan batu pertama proyek rumah susun Transit Oriented Development, di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta, 15 Agustus 2017. Pembangunan ini merupakan bagian program satu juta rumah. TEMPO/Imam Sukamto
Menteri Rini Minta Harga Rusun Tanjung Barat di Bawah Rp 200 Juta

Rini meminta Perumahan Nasional menekan harga per meter untuk kalangan MBR.