TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli rupanya bersikukuh ihwal perlunya meninjau kembali proyek listrik 35 ribu megawatt. Rizal menilai proyek tersebut masih perlu dievaluasi. "Nanti akan kita evaluasi dengan yang lebih realistis," ujar Rizal usai rapat koordinasi di kantornya, Selasa, 18 Agustus 2015.
Pekan lalu, Rizal menyebut proyek yang diusung Pemerintah Joko Widodo tersebut tidak realistis. Rizal menilai proyek ini akan mengalami batu sandungan dari sisi pembiayaan karena tidak bisa hanya dibiayai PLN. "Mau tidak mau, harus dengan swasta dan asing," ujarnya.
Belum lagi, kata Rizal, dari segi harga yang relatif rendah. Harga yang rendah membuat para investor enggan membangun listrik. "Masalahnya harganya hanya US$ 6 sen karena itu (meski) mereka mendapat konsesi, merka enggak mau bangun, karena secara ekonomi finansialnya belum," ujarnya.
Karena itu, Rizal menginginkan agar proyek tersebut dievaluasi agar lebih realistis. Menurut Rizal, salah satu yang perlu dievaluasi dan direvisi adalah target batas waktu. Pemerintah telah menargetkan waktu lima tahun untuk mencapai proyek listrik 35 ribu megawatt. Rizal menilai akan lebih realistis jika target terlaksananya proyek ini diberi waktu lebih panjang alias mundur dari target. "Itu lebih masuk akal," ujarnya.
Rizal menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Dewan Energi Nasional untuk mengevaluasi kembali target proye listrik 35 ribu megawatt. "kita minta input ESDM dan DEN. Yang penting kita bisa capai target yang realistis," ujarnya.
Rizal sempat menantang Wakil Presiden Jusuf Kalla berdebat di depan publik. Diskusi yang dimaksud Rizal untuk membahas benar tidaknya ada kekeliruan dalam membangun megaproyek pembangkit tenaga listrik 35 ribu megawatt. "Kalau mau paham, saya mau Pak JK ketemu saya," kata Rizal di Istana Negara, Selasa, 18 Agustus 2015.
Rizal geram lantaran JK menganggapnya tidak mengerti duduk persoalan pembangunan megaproyek pembangkit tenaga listrik 35 ribu megawatt. "Ayo diskusi di depan publik," ujar Rizal menantang.
Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Rizal tidak mengomentari apa yang bukan menjadi tugas dan wewenangnya sebagai menteri. Menurut Kalla, Rizal tak paham proyek pembangunan tenaga listrik itu.
"Tentu sebagai menteri harus pelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal, tapi menteri harus banyak akalnya. Kalau kurang akal, pasti tidak paham itu," kata JK di kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 18 Agustus 2015.
DEVY ERNIS | REZA ADITYA
