Jokowi Bidik Penerimaan Negara Rp 1.848 Triliun

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 2015 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Agustus 2015. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato yang memuat laporan kinerja lembaga-lembaga Negara. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 2015 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Agustus 2015. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato yang memuat laporan kinerja lembaga-lembaga Negara. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 1.848,1 triliun. Presiden Joko Widodo mengatakan dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.565,8 triliun, naik 5,1 persen dari target APBNP tahun 2015.

    "Dengan penerimaan perpajakan sebesar itu, maka rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto tahun 2016 mencapai 13,25 persen," katanya saat membaca pidato RAPBN 2016 dan nota keuangan di DPR Jumat 14 Agustus 2015.

    Pemerintah, kata dia, akan mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Jokowi memperkirakan penerimaan Sumber Daya Alam, terutama migas akan mendominasi Penerimaan Negara Bukan Pajak. "Meski pencapaiannya masih menghadapi banyak tantangan seperti harga minyak dunia yang terus bergejolak," katanya.

    Selain itu, Jokowi mengatakan dari sisi belanja, peningkatan ruang fiskal ditempuh melalui efisiensi subsidi, efisiensi belanja operasional, dan pengendalian belanja yang wajib dialokasikan.  Pemerintah juga akan mendorong peningkatan belanja produktif yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur serta ketahanan pangan dan energi guna meningkatkan daya saing dan kapasitas perekonomian nasional.

    Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan belanja negara, Jokowi mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 313,5 triliun atau 8,0 persen. Anggaran tersebut lebih besar dari alokasi anggaran infrastruktur dalam APBNP tahun 2015. Alokasi ini akan digunakan antara lain untuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, termasuk bandara perintis agar ada konektivitas dan pemerataan antarwilayah.

    Pemerintah mengganggarkan subsidi sebesar Rp 201,4 triliun dalam RAPBN 2016. Subsidi dialokasikan untuk subsidi energi sebesar Rp 121,0 triliun, dan subsidi non-energi sebesar Rp 80,4 triliun. "Sejalan dengan itu, pemerintah menata ulang kebijakan subsidi, dengan menyusun sistem seleksi penerima yang tepat sasaran," katanya.

    Untuk mendukung hal tersebut, Jokowi akan menggunakan basis data transparan, dan menata ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel. Dengan begitu, kata dia, anggaran subsidi diharapkan dapat dialihkan untuk belanja yang lebih produktif, sehingga efisiensi dan kualitas belanja negara dapat ditingkatkan guna mempercepat perwujudan Nawacita.

    Hal lain yang juga menjadi perhatian Jokowi adalah menjaga kedaulatan pangan khususnya menyangkut produksi padi, jagung, kedelai, gula, daging serta ikan. Untuk mencapai target kedaulatan pangan tersebut, kata dia, pemerintah memberikan dukungan antara lain melalui perluasan areal pertanian serta infrastruktur pendukungnya, termasuk pembangunan jaringan irigasi.

    ALI HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rekor Selama Setahun Bersama Covid-19

    Covid-19 telah bersarang di tanah air selama setahun. Sejumlah rekor dibuat oleh pandemi virus corona. Kabar baik datang dari vaksinasi.