TEMPO.CO, Jakarta - Baru sehari menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli sudah mengkritik proyek kelistrikan 35 ribu megawatt (MW) yang diusung pemerintah Presiden Joko Widodo. Rizal menyebutkan target proyek tersebut akan sulit dicapai.
"Target 35 ribu MW ini plus sisa target zaman SBY 7.000 MW, jadi total 42 ribu MW. Itu sulit dicapai dalam waktu lima tahun," ujar Rizal seusai acara serah-terima jabatan di Gedung BPPT, Kamis, 13 Agustus 2015.
Untuk itu, Rizal akan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Dewan Energi Nasional untuk melakukan evaluasi dan penghitungan ulang. "Saya akan minta Menteri ESDM dan DEN untuk lakukan evaluasi ulang, mana yang betul-betul masuk akal," ujarnya.
Rizal berterus-terang menilai proyek tersebut tidak realistis. Menurut dia, proyek 35 ribu MW perlu dievaluasi kembali. "Jangan kasih target terlalu tinggi. Nanti tercapainya susah. Supaya kita realistis," ujarnya.
Rizal menilai proyek ini juga akan mengalami batu sandungan dari sisi pembiayaan karena tidak bisa dibiayai PLN. "Mau tidak mau, harus dengan swasta dan asing," ujarnya.
Belum lagi, kata Rizal, dari segi harga yang relatif rendah. Harga yang rendah membuat para investor enggan membangun listrik. "Masalahnya harganya hanya US$ 6 sen karena itu (meski) dia dapat konsesinya dia enggak bangun, karena secara ekonomi finansialnya belum feasible," ujarnya. "Juga soal lahan, Pak Jokowi sudah bagus tidak pakai ganti-rugi, kalau ganti-rugi, artinya rugi terus. Maka konsepnya diganti jadi ganti-untung."
DEVY ERNIS
