TEMPO.CO, Jakarta -Ekonom Mandiri Sekuritas Leo Rinaldy menilai pesan reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo adalah meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam pengambilan kebijakan antar kementerian. “Fakta bahwa semua menteri koordinator (kecuali Puan Maharani) yang di reshuffle menunjukkan bahwa Presiden ingin meningkatkan proses koordinasi dan pengambilan keputusan di antara kementerian agar lebih berpihak kepada rencana "Nawa Cita" Jokowi,” kata Leo dalam analisis harian Mandiri Sekuritas yang terima Tempo, Kamis 13 Agustus 2015.
Kemarin, Presiden Joko Widodo melantik enam menteri baru, tiga di antaranya adalah Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, dan Menteri Koordinator Pilitik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Tiga posisi lain adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Soyfan Djalil. Terakhir, Menteri Perdagangan Thomas Lembong.
Leo menilai Rizal Ramli dan Luhut Panjaitan memiliki pengalaman yang kaya pada aspek koordinasi. Pengetahuan Darmin Nasution pada bidang ekonomi tidak perlu dipertanyakan, karena ia memiliki sejarah panjang dalam pembuatan kebijakan fiskal dan moneter. Di sisi lain, Sekretaris Kabinet yang baru, Pramono Anung akan memberikan angin segar pada komunikasi antara pemerintah dan PDIP, yang telah asam selama beberapa bulan terakhir.
Meski begitu, kinerja para Menteri baru masih perlu diuji. Setelah reshuffle selesai, kata Leo, tahap berikutnya yang akan diawasi ketat oleh masyarakat adalah tindakan dan keputusan yang dibuat oleh para Menteri baru. “Jika mereka bisa meluruskan dan mengkoordinasikan kebijakan yang lebih efektif, dan mengkomunikasikan kebijakan dengan cara yang lebih jelas kepada publik, pasar tentunya akan bereaksi positif pada reshuffle jangka menengah,” ujarnya.
Secara khusus, fokus utama akan ada pada tindakan Darmin Nasution dalam meningkatkan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Meskipun pengeluaran dipotong, tidak dapat dihindari untuk mengelola defisit anggaran ke 2,3% dari PDB dalam pendapat kami. Kami percaya perbaikan pada proses realisasi anggaran (termasuk pembebasan lahan) dan juga pengenalan kebijakan yang lebih ramah untuk menarik investasi swasta akan memberikan dampak positif untuk ekonomi, pasar dan masyarakat.
AGUSSUP
