RESHUFFLE KABINET: Kata Menkeu Soal Menteri Baru Jokowi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo melantik enam menteri baru di Istana Negara, Jakarta, 12 Agustus 2015. Menteri yang diberhentikan adalah Menteri Koordinator Perekonomian Sofjan Djalil, Menteri Koordinator Maritim Indroyono Susilo, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Tempo/Aditia Noviansyah

    Presiden Joko Widodo melantik enam menteri baru di Istana Negara, Jakarta, 12 Agustus 2015. Menteri yang diberhentikan adalah Menteri Koordinator Perekonomian Sofjan Djalil, Menteri Koordinator Maritim Indroyono Susilo, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yakin dengan track record Darmin Nasution menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian baru. Dia mengaku tak bermasalah berkoordinasi dengan Darmin karena telah mengenal sejak lama.

    "Beliau pernah di Menko, pernah di Kemenkeu, saya rasa bukan isu," kata Bambang seusai hadiri pelantikan menteri baru di Istana Negara, Rabu, 12 Agustus 2015.

    Selain itu, Bambang juga mengenal Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sejak lama sehingga gampang untuk berkoordinasi. "Bahkan dengan Pak Tom (Menteri Perdagangan Thomas Lembong)  juga bisalah. Pak Luhut (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan) apalagi. Jadi nggak ada masalah," katanya.

    "Saya orang yang paling baik. Bisa kerja sama dengan semua orang meskipun asalnya entah dari mana,” ujar Bambang.

    Bambang mengatakan ketidakpercayaan publik dengan tim ekonomi baru harus dibuktikan dengan waktu. Yang paling penting, tim baru ini ada untuk memperbaiki kondisi.

    ALI HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.