Kalimantan Akan Bangun Jembatan Senilai Rp 3,6 Triliun

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri PU dan Perumahan Rakyat (PUPR) , Mochamad Basuki Hadimuljono. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    Menteri PU dan Perumahan Rakyat (PUPR) , Mochamad Basuki Hadimuljono. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kalimantan Selatan mengajukan usulan pembangunan jembatan penghubung pulau Kalimantan dan Pulau Laut dengan nilai investasi mencapai Rp 3,6 triliun.

    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono mengatakan pemerintah daerah Kalimantan Selatan telah mengajukan penawaran pembangunan jembatan tersebut kepada pemerintah pusat untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar rencana program nasional pemerintah.

    Saat ini, pemerintah daerah setempat sedang melakukan kajian dari aspek pengembangan kewilayahan, aspek aspirasi lokal daerah, aspek sistem jaringan, serta aspek teknis dan pembiayaan. Meski demikian, menurutnya hasil studi sementara yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih belum memadai.

    “Masih ada beberapa yang harus mereka detailkan lagi terutama terkait hal-hal teknik, sehingga masih akan dibahas lagi nanti. Saya minta mereka untuk bahas lebih lanjut dengan Komite Keamanan Jembatan karena ini jembatan panjang,” katanya, Selasa, 4 Agustus 2015.

    Basoeki mengatakan pemerintah daerah Kalimantan Selatan meminta dukungan pemerintah pusat dalam pendanaan proyek tersebut. Adanya jembatan tersebut diyakini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar.

    Jembatan tersebut akan menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu di Pulau Kalimantan dengan Kabupaten Kota Baru di Pulau Laut. Pemerintah Kalimantan Selatan menyiapkan tiga alternatif lokasi jembatan, dengan variasi panjang 6,2 kilometer, 8,32 kilometer, atau 5,88 kilometer. Estimasi biaya mencapai Rp 3,6 triliun dengan skema pembiayaan bersama antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Kota Baru, dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

    “Belum bahas komitmen anggaran pusat. Tapi rencananya dua kabupaten akan urunan Rp 500 miliar, provinsi juga Rp 500 miliar. Selebihnya ya dari pusat,” katannya.

    Basoeki mengatakan jika berjalan lancar, proyek pembangunan jembatan tersebut akan dimasukkan dalam program 2016. Namun demikian, dirinya masih akan melaporkan rencana tersebut kepada Menteri Keuangan dan presiden.

    “Ini anggarannya besar, sehingga harus dipertimbangkan lagi. Jangan sampai malah menggeser proyek-proyek yang sebelumnya sudah direncanakan,” katanya.

    Pembangunan jembatan tersebut diletakkan dalam kerangka pengembangan kawasan strategis, khususnya pengembangan Kawasan Industri Batu Licin dan Kawasan Industri Jorong di Kalimantan Selatan, dan pengembangan potensi ekonomi lokal masyarakat di bagian selatan dari Pulau Kalimantan.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.