Polemik RAPBN 2016, Menko: Asumsinya Sudah Paling Realistis  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan), berbincang dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil, sebelum dimulainya rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 12 Maret 2015. TEMPO/Subekti

    Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan), berbincang dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil, sebelum dimulainya rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 12 Maret 2015. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan asumsi yang akan digunakan dalam penyusunan RAPBN 2016 merupakan asumsi yang paling realistis.

    "Asumsi sudah realistis, target pertumbuhan sudah realistis, semua yang paling realistis," katanya setelah rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2015.

    Menko Perekonomian itu belum bersedia menyebutkan angka-angka asumsi dan pagu indikatif yang akan dipasang dalam RAPBN 2016.

    "Ini masih embargo karena Presiden akan menyampaikannya dalam pidato 14 Agustus nanti," kata Sofyan Djalil.

    Ia menyebutkan tidak ada menteri yang bisa sampaikan angka-angkanya karena statusnya masih embargo.

    "Tadi Presiden memberikan petunjuk akhir untuk penyusunan pidato dan ada beberapa hal yang perlu direvisi sedikit tapi Presiden sudah ada keputusan semua tinggal disampaikan nanti dalam pidato pada 14 Agustus 2015," katanya.

    Mengenai target penerimaan pajak 2016, Sofyan Djalil juga belum bisa menyampaikannya.

    "Saya belum bisa membukanya tapi ada pertumbuhan sedikit dibanding target 2015," kata mantan Menteri BUMN itu.

    Presiden Joko Widodo meminta agar asumsi dasar dalam penyusunan RAPBN 2016 ditetapkan secara realistis mengikuti perkembangan ekonomi terkini.

    "Asumsi dasar ekonomi makro agar mengikuti perkembangan ekonomi terkini, kita ingin agar nantinya semuanya dipasang secara realistis," kata Presiden ketika memimpin rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2015.

    Rapat kabinet paripurna yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB itu membahas penetapan angka dalam rangka APBN 2016 dan penyederhanaan program dana bantuan sosial pada 2016.

    Dalam rapat yang juga dihadiri Wakil Presiden M Jusuf Kalla, Presiden Jokowi juga meminta perhatian dalam pengelolaan dana subsidi.

    "Subsidi listrik, BBM dan nonenergi harus lebih dikalkulasi lagi agar tepat sasaran," katanya.

    Presiden juga meminta agar transfer daerah termasuk alokasi dana desa lebih besar dibandingkan dengan di kementerian dan lembaga pada 2016.

    "Juga agar lebih hati-hati dalam pengawasan, kontrol di lapangan juga harus terus dilakukan," katanya.

    Presiden juga meminta agar penyaluran dana bantuan sosial pada 2016 lebih fokus di bidang pendidikan, kesehatan dan pengurangan kemiskinan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Merawat Lidah Mertua, Tanaman Hias yang Sedang Digemari

    Saat ini banyak orang yang sedang hobi memelihara tanaman hias. Termasuk tanaman Lidah Mertua. Bagai cara merawatnya?