Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pasca-Putusan MUI, BPJS Tawarkan Program Kesehatan Syariah

image-gnews
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris. Tempo/Tony Hartawan
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.COJakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan menyiapkan program kesehatan syariah. Hal ini dilakukan untuk merespons putusan dan rekomendasi ijtima’ Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang landasan syariah BPJS Kesehatan. "Kami siap memfasilitasinya," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris di Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2015. (Lihat Video: MUI Bantah Keluarkan Fatwa Haram-BPJS Tapi...)

Fachmi mengatakan pembentukan program kesehatan syariah diputuskan setelah melakukan rapat konsolidasi bersama Otoritas Jasa Keuangan, MUI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Tim tersebut akan mulai bekerja merumuskan program itu mulai besok. Nantinya, masyarakat akan diberikan pilihan dua program, yakni konvensional dan syariah, dalam BPJS Kesehatan ketika mendaftar. Sedangkan bagi yang sudah mendaftar, peserta tak diberikan kewajiban untuk beralih ke program syariah nantinya.

Fachmi enggan menyebutkan kapan program ini akan tercipta. "Kami tak mau mendahului keputusan tim." Menurut Fachmi, putusan pembentukan program baru akan cepat terealisasi jika dewan direksi dan dewan komisioner segera menyetujuinya.

Hambatan, ujar dia, muncul jika perumusannya terbentur peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau undang-undang. "Yang pasti ini hanya program, tak membentuk perusahaan baru," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggota Komisi Fatwa MUI, Jaih Mubarok, mengapresiasi hasil rapat tersebut. Musababnya, rekomendasi MUI bisa diteruskan secara teknis. BPJS Kesehatan syariah harus jauh dari sifat gharar (ketidakjelasan), maisir (perjudian), dan riba (bunga).

Jaih mengatakan tak ada kata haram dalam rekomendasi MUI tersebut, melainkan hanya tak sesuai syariah. "Tapi, kalau ketiga unsur tersebut dihilangkan, akan menjadi syariah," tuturnya.

ANDI RUSLI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BPJS Kesehatan Jadi Syarat Buat SKCK Mulai 1 Maret 2024, Begini Prosedurnya

29 hari lalu

Petugas melayani pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di ruangan Layanan Publik Polres Tegal, Jawa Tengah, Selasa 12 November 2019. Menurut petugas pelayanan, jumlah pemohon pembuatan SKCK untuk syarat pendaftaran CPNS 2019, dua hari terakhir meningkat hingga 50 persen dari biasanya 50 pemohon menjadi 100 pemohon. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
BPJS Kesehatan Jadi Syarat Buat SKCK Mulai 1 Maret 2024, Begini Prosedurnya

Untuk membuat SKCK, masyarakat kini wajib menjadi peserta program JKN BPJS Kesehatan per 1 Maret 2024. Bagaimana prosedurnya?


Jokowi Sebut Ada 267 Juta Peserta BPJS Kesehatan: Kalau Sakit Ringan ke Puskesmas Saja

24 Januari 2024

Presiden Joko Widodo menyapa warga setelah meresmikan jalan inpres di Ngawen, Blora, Jawa Tengah, Selasa, 23 Januari 2024. Presiden Jokowi meresmikan perbaikan ruas jalan Purwodadi-Wirosari-Blora sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dengan panjang 32,3 kilometer yang menelan anggaran sebesar Rp257,6 miliar. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho
Jokowi Sebut Ada 267 Juta Peserta BPJS Kesehatan: Kalau Sakit Ringan ke Puskesmas Saja

Presiden Jokowi menyebutkan sebanyak 267 juta masyarakat Indonesia memiliki kartu BPJS Kesehatan yang juga melayani pasien dengan penyakit berat.


Jokowi Klaim di Indonesia Warga Berobat Tak Dipungut Biaya

23 Januari 2024

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat meninjau ruas Jalan Surakarta-Gemolong (Sragen)-Purwodadi di Desa Ngandul, Kabupaten Sragen, Selasa, 23 Januari 2024. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Klaim di Indonesia Warga Berobat Tak Dipungut Biaya

Presiden Jokowi mengharapkan BPJS kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat dapat bermanfaat bagi warga Indonesia.


Cara Mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang Hilang

21 Desember 2023

Cara Mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang Hilang

Begini cara mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang hilang.


Prabowo-Gibran Memainkan Program Kartu-kartu Persis Jurus Jokowi

20 Desember 2023

Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kiri) bersama istrinya, Selvi Ananda membocorkan beberapa program yang akan diterapkan saat resmi terpilih menjadi wakil presiden, di Indonesia Arena, GBK, Senayan, Jakarta, Rabu 25 Oktober 2023. Deklarasi ini merupakan pengenalan pertama pasangan Prabowo - Gibran sebagai paslon pilpres 2024 ke publik sebelum melakukan perjalanan menuju Kantor Pemilihan Umum (KPU). TEMPO/Magang/Joseph.
Prabowo-Gibran Memainkan Program Kartu-kartu Persis Jurus Jokowi

Saat konteastasi Pemilu 2014 dan 2019, Jokowi sodorkan kartu-kartu untuk masyarakat. Berikut kartu-kartu serupa ditawarkan Prabowo-Gibran.


JKN-KIS dan BPJS, Perbedaan Serta Cara Daftarnya

1 Juni 2023

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
JKN-KIS dan BPJS, Perbedaan Serta Cara Daftarnya

Berikut ini perbedaan antara JKN-KIS dan BPJS, dalam artikel ini juga menjelaskan bagaimana cara daftar program jaminan kesehatan tersebut.


Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Terus Meningkat dalam 3 Bulan Terakhir

8 Desember 2022

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berbicara dengan pengungsi saat untuk keempat kalinya mengunjungi korban Gempa Cianjur, Jawa Barat, Kamis, 8 Desember 2022. Pada kunnjungan kali ini Jokowi direncanakan untuk menyerahkan bantuan stimulan rumah kepada warga dan ahli waris korban bencana gempa bumi Cianjur beberapa waktu lalu. Foto :  Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Terus Meningkat dalam 3 Bulan Terakhir

Progam bantuan yang digelontokan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendongkrak tingkat kepuasan publik.


Fahira Idris, Anak Fahmi Idris, Puji Anies Baswedan Pindah Tugu 66 ke Menteng

6 Oktober 2022

DPD RI Provinsi Jakarta terpilih dari kiri Sylviana Murni, Jimly Asshiddiqie, Sabam Sirait, dan Fahira Idris usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Kamis 25 Juli 2019 TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ
Fahira Idris, Anak Fahmi Idris, Puji Anies Baswedan Pindah Tugu 66 ke Menteng

Anies Baswedan meresmikan perpindahan atau relokasi Monumen 66 dari Kawasan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan ke Taman Menteng di Jakarta Pusat.


Anies Baswedan Resmikan Relokasi Tugu 66 ke Taman Menteng, Terhalang Proyek LRT Jabodebek

5 Oktober 2022

Aktivitas pekerja saat menyelesaikan pembangunan JPO Stasiun LRT Rasuna Said di Jakarta, Selasa 12 Juli 2022. Uji Coba LRT Jabodebek Mundur Desember 2022. Jadwal uji coba LRT Jabodebek batal dilakukan pada 17 Agustus 2022 karena adanya kendala dalam skema pembiayaan pembangunan LRT Jabodebek. TEMPO/Subekti.
Anies Baswedan Resmikan Relokasi Tugu 66 ke Taman Menteng, Terhalang Proyek LRT Jabodebek

Anies Baswedan menganggap Tugu 66 tak representatif jika tetap berlokasi di kawasan proyek LRT Jabodebek di Jalan Rasuna Said.


Pendaftar PPDB Depok Lampaui Kuota, Orang Tua Kecewa Anak Tidak Diterima SMP Negeri

30 Juni 2022

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Pendaftar PPDB Depok Lampaui Kuota, Orang Tua Kecewa Anak Tidak Diterima SMP Negeri

DKR Depok banyak mendapat laporan soal PPDB, Dinas Pendidikan tidak mengakomodir peserta Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI),