Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perpres dan Inpres Percepatan Pembangunan Segera Terbit

image-gnews
Menko Perekonomian, Sofyan Djalil sebelum mengikuti rapat kabinet yang membahas tentang industri pariwisata nasional di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 24 Juni 2015. Tempo/Aditia Noviansyah
Menko Perekonomian, Sofyan Djalil sebelum mengikuti rapat kabinet yang membahas tentang industri pariwisata nasional di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 24 Juni 2015. Tempo/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan Presiden segera merilis peraturan dan instruksi untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas. Perpres dan inpres yang paling cepat diterbitkan dua pekan ke depan ini bakal berisi program mana saja yang akan digenjot.

"Intervensi presiden dibutuhkan supaya berbagai program dan proyek yang sudah direncanakan segera terealisasi," kata Sofyan usai memimpin rapat koordinasi yang dihadiri Menteri Badan Perencanaan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perhubungan, serta Menteri Agraria di kantornya, Kamis malam, 30 Juli 2015.

Beberapa hal yang akan dituangkan dalam peraturan presiden terkait akselerasi ini, Sofyan menjelaskan, antara lain soal penegasan aspek hukum administrasi, debirokratisasi, dan penetapan batas pengadaan lahan sebelum proyek jaminan. "Tiga hal itu yang sering jadi penghambat proyek pemerintah."

Untuk aspek hukum administrasi, ujar dia, saat ini pemerintah memandang ada ketakutan di kalangan pegawai negeri sipil, baik di pusat dan daerah, serta karyawan BUMN dan instansi lain untuk menjadi pejabat pembuat komitmen dalam lelang suatu proyek. "Gara-garanya kerap terjadi kriminalisasi jika terjadi kesalahan administrasi yang berujung pada masalah hukum."

Dalam perpres itu nantinya akan ditegaskan bahwa kesalahan prosedur administrasi dalam proses lelang tidak perlu langsung diusut oleh aparat penegak hukum. "Melainkan harus melalui pemeriksaan audit investigasi oleh inspektorat atau badan pemeriksa keuangan daerah terkait."

Kalau maladministrasi ini menimbulkan kerugian negara, kata Sofyan, maka yang terindikasi melakukan kesalahan akan dihukum penurunan atau penundaan jabatan, bahkan dipecat. "Dan kerugian negara harus dikembalikan." Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi baru bisa menindak kalau memang ada bukti korupsi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terkait aspek birokrasi, dia menyatakan ke depan perizinan untuk proyek-proyek investasi ini bakal disederhanakan. "Pengurusannya cukup di pusat, tidak perlu di daerah," ujarnya. Debirokratisasi perizinan ini dibutuhkan supaya pelaksanaan proyek bisa langsung dimulai ketika tahap lelang selesai. "Enggak ribet minta izin ke pemerintah daerah lagi."

Kemudian soal penyediaan lahan, pemerintah berkeinginan mematok batas waktu. "Nantinya proyek baru bisa dilelang kalau lahannya sudah tersedia." Penyediaan lahan pun, dia menjelaskan, harus dilakukan paling cepat dalam waktu 30 hari dan paling lama 3 bulan. "Kalau lahannya belum tersedia ya proyek tak bisa berjalan."

Hingga saat ini dia dan menteri lain belum menentukan apa saja proyek yang bakal diprioritaskan dan dimasukkan dalam lampiran perpres dan inpres itu. "Masih perlu rapat koordinasi beberapa kali lagi. Setelah itu kami sampaikan ke Presiden," katanya. Namun mekanisme penetapan proyek ini, kata dia, nantinya akan diusulkan oleh masing-masing lembaga, kementerian, maupun pemerintah daerah.

"Jumlahnya bisa ratusan," tuturnya. Yang pasti, dia menambahkan, aneka proyek ini yang berkaitan dengan infrastruktur seperti jaringan rel KA di Kalimantan dan Sumatera, jalan tol, irigasi, bendungan, infrastruktur listrik, bandara, pelabuhan, dan lain-lain.

PRAGA UTAMA


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Benarkah THR 100 Persen ASN Tak Bisa Mendongkrak Perekonomian? Ini Kata Bank Indonesia

6 hari lalu

Pembeli beristirahat di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12 persen, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.  TEMPO/Tony Hartawan
Benarkah THR 100 Persen ASN Tak Bisa Mendongkrak Perekonomian? Ini Kata Bank Indonesia

Pemerintah akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp99,5 triliun untuk THR dan gaji ke-13 aparatur sipil negara tahun ini.


THR dan Gaji ke-13 ASN Dinilai Tak Efektif Kerek Perekonomian, Ekonom: Perbaiki Upah Pekerja Sektor Industri dan Jasa

7 hari lalu

Ilustrasi pekerja menerima THR. Antara
THR dan Gaji ke-13 ASN Dinilai Tak Efektif Kerek Perekonomian, Ekonom: Perbaiki Upah Pekerja Sektor Industri dan Jasa

Ekonomi CORE Eliza Mardian mengatakan, THR dan gaji ke-13 ASN tak berdampak signifikan bagi perekonomian.


Cenderung Menguat, Analis Sebut Investasi Emas Tahun Ini Menjanjikan

15 hari lalu

Ilustrasi emas. Shutterstock
Cenderung Menguat, Analis Sebut Investasi Emas Tahun Ini Menjanjikan

Analis pasar sekaligus Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan prospek investasi emas tahun ini akan menjanjikan.


Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

22 hari lalu

Dua siswa membawa tempat berisi makan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

Ekonom senior UI Faisal Basri menentang rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


OJK: Sektor Jasa Keuangan Stabil di Tengah Ketidakpastian Perekonomian Global

23 hari lalu

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar (tengah), beserta jajarannya dalam konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2024 di The St. Regis, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
OJK: Sektor Jasa Keuangan Stabil di Tengah Ketidakpastian Perekonomian Global

OJK mengungkapkan, sektor jasa keuangan tetap stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global karena disokong oleh permodalan dan likuiditas yang baik.


Apa Kata Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran?

26 hari lalu

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Selasa, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Apa Kata Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran?

Bank Dunia menilai program andalan pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran tersebut bisa memberikan dampak pada ekonomi.


UN Women: Berinvestasi pada Perempuan dapat Meningkatkan PDB

26 hari lalu

Petugas menyiapkan makan untuk para lansia yang tinggal di rumah untuk lansia Silver Villa Koyama, di  Tokyo, 13 Maret 2018. Menteri Kesehatan Jepang mengatakan lima juta dari 35 juta orang Jepang yang berusia 65 tahun atau lebih diperkirakan tinggal di fasilitas perawatan khusus. AP
UN Women: Berinvestasi pada Perempuan dapat Meningkatkan PDB

UN Women mencatat masih dibutuhkan US$360 miliar dolar secara global untuk mendanai upaya-upaya kesetaraan gender bagi kesejahteraan perempuan


Hadiri G20, Sri Mulyani Nilai Perekonomian RI Mirip dengan Brasil

28 hari lalu

Hadiri G20, Sri Mulyani Nilai Perekonomian RI Mirip dengan Brasil

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan adanya kemiripan perekonomian antara Indonesia dan Brasil. Apa saja?


Rupiah Sore Ini Melemah Dekati Rp 15.700 per Dolar AS, Besok Fluktuatif

29 hari lalu

Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Rupiah Sore Ini Melemah Dekati Rp 15.700 per Dolar AS, Besok Fluktuatif

Untuk perdagangan besok, analis memprediksi rupiah bergerak fluktuatif namun ditutup melemah di kisaran Rp 15.680 hingga Rp 15.750 per dolar AS.


Bamsoet Apresiasi Perpedin Sebagai Bagian Dari Penggerak Perekonomian

29 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Perpedin Sebagai Bagian Dari Penggerak Perekonomian

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, mengapresiasi Perkumpulan Pengusaha Disabilitas Indonesia (Perpedin) yang menjadi wadah bagi para penyandang disabilitas untuk mandiri secara ekonomi.