Migas Hulu Suntik Modal Blok Migas ONWJ Sebesar US$70 Juta

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • .

    .

    TEMPO.CO, Jakarta - BUMD PT Migas Hulu Jabar milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menambah suntikan modal sebesar US$ 70 Juta seiring pemberian saham 10% dalam pengelolaan blok migas Offshore North West Java (ONWJ).

    Direktur Utama PT MHJ Begin Troys mengatakan pihaknya memiliki waktu untuk menambah pendanaan dari para pemegang saham BUMD tersebut sampai 2016 mendatang. BUMD yang dimiliki Pemprov, PT Jabar Energy, dan PT GT Kryo tersebut saat ini sudah memiliki cadangan dana sesuai besaran komposisi saham masing-masing.

    Terbentuk November 2014, saham MHJ menurutnya 75% dikuasai oleh Pemprov, 20% GT Kryo dan 10 PT Jabar Energy.

    Dari modal dasar Rp 50 miliar di akta pendirian, pihaknya saat ini baru mengantongi modal dasar Rp12,5 miliar. “Tapi berdasarkan Perda modal kita bisa ditingkatkan sampai Rp2 triliun. Itu sudah berdasarkan kajian kebutuhan blok ONWJ ini,” ujarnya.

    Menurutnya MHJ sudah mengajukan penambahan modal di APBD Jabar 2016 dan APBD 2017 untuk 10% participating interest sebesar US $49 Juta dari kebutuhan US $ 70 juta.

    Sementara dari PT Jabar Energy sebesar US$7 juta dan GT Kryo US$ 14 juta. “Hitungan ini baru berdasarkan kajian internal. Karena data saat ini masih milik PT Pertamina,” katanya.

    Dengan kapasitas produksi minyak dan gas ONWJ yang sudah berjalan, Begin mengasumsikan nilai investasi sebesar ini akan kembali balik modal setelah 7 tahun ditanam.

    Namun di tahun pertama, pihaknya optimis sudah bisa mendapatkan laba yang mengucur setiap bulan. “Ini bisa mengkontribusi untuk menambah pendapatan asli daerah,” paparnya.

    Begin memastikan pihaknya hanya akan terlibat dalam urusan participating interest sebesar 10% di ONWJ, sementara tuntutan untuk meminta alokasi penyaluran gas akan dilakukan BUMD yang lain yakni PT Migas Hilir Jabar.

    “Setahu saya Migas Hilir sudah mengajukan proses untuk mendapatkan alokasi gas,” katanya.

    Pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Kabupaten Bekasi, Karawang, Indramayu dan Subang untuk konsolidasi BUMD mengelola ONWJ.

    Keempat daerah itu diakui Begin sudah bersedia bersinergi dengan MHJ dan diikat dalam nota kesepahaman . “Dalam waktu dekat tinggal finalisasi,” katanya.

    Di tempat yang sama, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan pemberian saham 10% ke BUMD di Jabar, lanjutan dari pemberian saham di Blok Mahakam, dan Muria.

    “Ini kebetulan wilayahnya di bawah 12 mil provinsi Jabar jadi aturannya memang ada,” katanya.

    Pihaknya berharap kepemilikan saham 10% oleh daerah ini bisa memberikan dampak signifikan untuk masyarakat di daerah penghasil.

    Pemerintah juga akan mendorong komposisi saham Pertamina di blok ini terkerek hingga 70% dibanding saat ini yang hanya 58%, PT Energi Mega Persada Tbk 36,72%, dan Risco Energy Pte Ltd 5%.

    Menurutnya meski besaran saham akan berubah dengan adanya saham daerah sebesar 10%, namun secara hitam putih pembicaraan tersebut masih harus dibahas para pemegang saham dan perusahaan terkait.

    “Memang baru pembicaraan, tapi ini hanya tinggal dimasukkan dalam nota kesepakatan. Tapi Pertamina pasti dominan,” kata Djoko.

    Djoko menargetan Agustus 2015 ini kesepakatan sudah dihasilkan para pihak agar segera dimasukan dalam penganggaran dan program 2016 mendatang.

    Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku saham 10% yang kini diperoleh daerah lewat BUMD akan membuat pengelolaan migas di ONWJ lebih berpihak pada pemerintah ketimbang dikelola swasta.

    Terkait kesiapan finansial pemprov Jabar untuk mendukung pendanaan PT MHJ, Gubernur mengaku masih menunggu rincian dari kesepakatan para pihak.

    “Saya kira tidak akan mengerikan dan masih berada pada kemampuan keuangan daerah kita. Kalau pun harus menyertakan modal kan juga tidak akan sekaligus. Pusing kita kalau sekaligus,” katanya.

    Dia menilai kebutuhan dana untuk mengelola blok ONWJ akan makin ringan karena BUMD di daerah penghasil akan turut terlibat lewat kendali pemerintah provinsi juga terlibatnya unsur swasta dalam pembentukan BUMD.

    Dengan kendali ini, menurutnya, permintaan pusat yang menginginkan saham 10% ini dikelola oleh satu payung BUMD.

    “Jangan masing-masing, nanti banyak. Nanti satu pintu dan perusahaan masuk ke Blok ONWJ,” paparnya.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.