Fatwa Haram, MUI Dorong Pemerintah Bentuk BPJS Syariah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MUI Pusat, Ma`ruf Amin (tengah), memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 13 November 2014. MUI secara tegas menyatakan menolak wacana penghapusan kolom agama ataupun penambahan agama. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua MUI Pusat, Ma`ruf Amin (tengah), memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 13 November 2014. MUI secara tegas menyatakan menolak wacana penghapusan kolom agama ataupun penambahan agama. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Jaih Mubarok meminta pemerintah segera membahas putusan MUI terkait sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang tak sesuai syariah. Musababnya, banyak masyarakat yang membutuhkan solusi syariah untuk BPJS.

    "Pemerintah punya kewajiban melayani masyarakat yang menginginkan terjaminnya sistem syariah di BPJS. Jadi ulama, BPJS, dan pemerintah perlu duduk bersama," kata Jaih saat dihubungi Tempo, Rabu, 29 Juli 2015.

    Sama seperti terbentuknya bank syariah, Jaih meminta pemerintah membentuk BPJS syariah yang bebas dari penipuan dan riba. Menurut dia, lahirnya keputusan BPJS dianggap haram atau tak sesuai syariah karena MUI menduga pengelolaan iuran atau akad BPJS tidak jelas dan berpotensi riba karena dikelola bank konvensional.

    "Pengelolaannya harus pakai parameter syariah. Misal pasar modal dan saham yang terdaftar di syariah," kata Jaih. "Keadaan darurat ini harus diselesaikan. Tidak bisa terus-menerus seperti ini."

    Pekan lalu MUI mengeluarkan fatwa bahwa sistem premi hingga pengelolaan dana peserta BPJS Kesehatan tak sesuai fikih atau haram. Keputusan ini lahir sebulan lalu dalam ijtima ulama Komisi Fatwa MUI di Tegal. (Lihat Video MUI Bantah Keluarkan Fatwa Haram BPJS)

    Tiga alasan yang mendorong keluarnya keputusan tersebut antara lain ketidakjelasan status iuran atau premi BPJS. "Kedudukan akadnya atau iuran itu apa? Apa bahasa hukumnya? Apakah termasuk hibah?" kata Jaih. Sebab, kata dia, dalam prinsip syariah harus diatur bagaimana status, kejelasan bentuk, dan jumlah akad atau iuran. Jika tidak, maka BPJS telah melakukan gharar atau penipuan.

    Kedua, Jaih mengatakan iuran yang disetorkan para peserta tak jelas kedudukannya. "Setelah disetorkan, apakah itu milik negara, BPJS, atau peserta?" kata dia.

    Menurut dia, dalam prinsip asuransi syariah--untuk menggambarkan kondisi iuran BPJS-- iuran adalah hibah kelompok peserta asuransi. Maka perusahaan asuransi atau BPJS seharusnya berlaku sebagai wakil kolektif. Ketika risiko terjadi, maka perwakilan akan menjadi perpanjangan tangan dari peserta kolektif ke individu.

    Berikutnya, MUI mempertanyakan investasi iuran peserta yang dikelola BPJS. MUI khawatir BPJS mengelola iuran tersebut dengan deposito, saham, dan cara lain di bank non-syariah. "Ke sektor yang halal tidak? Potensi riba bisa terjadi kalau ternyata didepositokan ke bank yang memberi bunga," kata Jaih.

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Data yang Dikumpulkan Facebook Juga Melalui Instagram dan WhatsApp

    Meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa Facebook mengumpulkan data dari penggunanya, tidak banyak yang menyadari jenis data apa yang dikumpulkan.