TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan menyelesaikan persoalan zona perdagangan bebas, dan kawasan industri di Batam, Bintan, dan Karimun, agar dapat menarik lebih banyak investor asal Singapura menanamkan modalnya di Indonesia.
Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan menyelesaikan persoalan regulasi, dan kewenangan daerah di Batam, Bintan, dan Karimun dengan membuat kantor khusus yang menangani persoalan zona perdagangan bebas, serta kawasan industri di ketiga kawasan tersebut.
"Kami ingin sekali lagi mengundang investor Singapura sebanyak-banyaknya untuk menanamkan investasinya di kawasan Batam, Bintan, Karimun, dan sekitarnya," katanya seperti dikutip laman resmi Sekretariat Negara, Selasa, 28 Juli 2015.
Selama ini, ketiga kawasan tersebut menjadi tujuan utama investor asal Singapura untuk mengembangkan usahanya, karena lokasinya yang relatif dekat dengan negara tersebut. Akan tetapi, rumitnya perizinan dan regulasi investasi dalam negeri dianggap menghambat alur investasi.
Teten Masduki, Tim Komunikasi Presiden, sebelumnya mengatakan Presiden Jokowi membicarakan upaya peningkatan ekspor dan impor dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.
Tujuannya, Presiden ingin meningkatkan penjualan produk pertanian dan olahan unggas dari dalam negeri ke Singapura.
"Indonesia ingin meningkatkan ekspor produk-produk pertanian dan olahan unggas," katanya melalui siaran pers, Selasa, 28 Juli 2015.
Teten menuturkan Presiden Jokowi juga meminta Singapura melakukan diversifikasi investasi di Indonesia. Pasalnya, saat ini Pemerintah Indonesia mendorong investasi sektor agribisnis, transportasi, komunikasi, dan energi.
Menurutnya, kunjungan Presiden Jokowi ke Singapura menjadi momentum baru bagi kedua negara untuk meningkatkan kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Apalagi, Singapura merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia di kawasan Asia Tenggara.
Dalam kesempatan itu, kedua negara sepakat untuk bekerjasama mengembangkan dan melakukan promosi cruise tourism. Indonesia dan Singapura juga akan mempercepat penyelesaian perbatasan maritim yang selama ini belum mencapai kesepakatan.
