Jika Gagal Tawarkan Bisnis ke Singapura, Ini Strategi Jokowi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo keluar dari pesawat CN-295 saat mendarat di Bandara Cut Nyak Dien, Nagan Raya, Aceh, 16 Juli 2015. ANTARA FOTO

    Presiden Joko Widodo keluar dari pesawat CN-295 saat mendarat di Bandara Cut Nyak Dien, Nagan Raya, Aceh, 16 Juli 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan, pertemuan bilateral yang membahas kerja sama bidang ekonomi dengan Singapura dilakukannya untuk kepentingan nasional. "Enggak ada yang lain," ucap Presiden sebelum takeoff dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Singapura, Selasa, 28 Juli 2015.

    Menurut dia, Indonesia harus punya nilai tawar yang kuat untuk mengembangkan  perekonomian. Adapun fokus yang dibicarakan dalam lawatan selama dua hari, 28-29 Juli 2015, itu adalah pengembangan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun.

    Jokowi akan menawarkan sejumlah investasi kepada Singapura. Kalaupun gagal meyakinkan para investor di Singapura, Jokowi akan menawarkannya ke negara lain. "Artinya, kita harus punya bargaining yang kuat. Kita mau serius ke sana. Kalau Singapura enggak mau, saya kira banyak (negara lain) yang antre," katanya.

    Jokowi berjanji menyampaikan hasil pertemuan bilateral dengan Singapura ini ke publik. "Seusai pertemuan, baru bisa saya sampaikan. Tapi dari kita, saya ingin fokus satu saja," katanya.

    Dalam kunjungan tersebut, Jokowi didampingi antara lain oleh Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan A. Djalil; Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi; serta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

    Pada 2014, total perdagangan Indonesia dengan Singapura mencapai US$ 41,99 miliar atau terbesar kedua setelah dengan Cina. Dalam bidang investasi, Singapura menempati posisi pertama investor terbesar di Indonesia dalam lima tahun terakhir dengan total investasi tahun 2014 mencapai  US$ 5,8 miliar di 2.056 proyek.

    FAIZ NASHRILLAH‎


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Fakta Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Pejabat Dirjen Pajak dan Konsultan

    KPK menetapkan pejabat Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. Konsultan juga dibidik.