Indonesia Waspadai Persaingan Pasar Ekspor

Pembangunan BLK di Kawasan Industri Batam karena belum ada satupun kawasan industri yang memiliki BLK Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) milik Kemnaker.

Dirjen Bea Cukai memutuskan menghapuskan fasilitas bebas cukai untuk kawasan perdagangan bebas Batam.

Darmin Nasution mengatakan pemerintah berencana membubarkan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

BP Batam akan mempelajari sejumlah regulasi yang diterapkan pemerintah China di sejumlah kawasan Industri.

Kepala Badan Pengusahaan Batam diganti karena kawasan perdagangan bebas itu terus terpuruk. Sudah ratusan perusahaan tutup dalam tiga tahun.

Pemerintah sebelumnya berencana membubarkan Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai pemegang otoritas kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas di Batam.

Kartu pintar berbiayanya Rp 1 juta setahun itu sama fungsinya seperti paspor.

Beleid baru tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Free Trade Zone (kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas) Batam, Bintan, dan Karimun.

Yamin meminta pemerintah mewaspadai berlakunya perjanjian Asean-Cina FTA ini. Maksudnya adalah Indonesia harus memproduksi barang yang bisa mengimbangi produk Cina itu, sehingga ada keseimbangan. " Bila tidak , bahaya!" kata Yamin.

Pemerintah, kata mantan model era '70 itu, harus memberikan bunga rendah hingga 6 persen kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang saat ini masih kesulitan mendapatkan pinjaman.