Proyek Kilang Cilacap Mulai Beroperasi Agustus 2015

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kilang minyak Pertamina Cilacap. TEMPO/Aris Andrianto

    Kilang minyak Pertamina Cilacap. TEMPO/Aris Andrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Proyek Residual Catalytic Cracking (RFCC) di Kilang Cilacap milik PT Pertamina (Persero) dipastikan akan mulai beroperasi pada Agustus 2015 dan untuk pengoperasian penuh akan dijalankan pada Oktober 2015.

    Saat ini Pertamina telah memulai persiapan pengoperasian proyek tersebut. Direktur Pengolahan Pertamina Rahmat Hardadi mengatakan pihaknya telah merampungkan tahap mechanical comprehension, atau pengecekan mesin di setiap unitnya.

    Rahmat menambahkan, jika setiap unit sudah berjalan dengan baik, akan mulai digabungkan untuk pengoperasian pada Agustus. "Cek dulu unit by unit, kalau sudah jalan masing-masing kira-kira minggu ketiga Agustus akan langsung dimulai tahap cut and fit," kata Rahmad, Jumat, 24 Juli 2015.

    Setelah RFCC rampung, akan ada tambahan kapasitas produksi 62.000 barel per hari. Rinciannya, produksi propilena  5.177 barrel per stream day (bpsd), LPG 11.625 bpsd, C5 + gasoline 37.586 bph, dan LCO + DCO 12.851 bpsd.

    Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menambahkan impor bensin juga akan berkurang menyusul dioperasikannya proyek RFCC ini.

    Berdasarkan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) 2015, impor bensin perseroan mencapai 136,075 juta barel sepanjang tahun ini. Rinciannya, impor Pertamax RON 92 sebesar 8,027 juta barel dan Premium RON 88 sebesar 128,048 juta barel.

    Seperti diketahui, RFCC merupakan proyek peningkatan kapasitas Kilang Cilacap yang saat ini berkapasitas 350.000 barel per hari (bph) . Sebanyak 45% produksi merupakan Premium atau sekitar 160.000 bph.

    Proyek RFCC bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pencampuran kilang RON 92 sekaligus mengurangi impor HOMC (high octane mogas component).

    Selain itu, RFCC juga untuk meningkatkan produksi LPG dan propilena. Proyek RFCC dimulai pada akhir 2011 dengan investasi US$850 juta atau sekitar Rp9 triliun-Rp10 triliun. Proyek tersebut dilaksanakan konsorsium PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dan Goldstar Co. Ltd. Korea Selatan.

     BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.