TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komite Tetap Industri Pengolahan makanan dan Minuman Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Thomas Darmawan berharap dengan adanya kebijakan peningkatan bea masuk barang impor seperti yang diamanatkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 132/205 tidak diikuti kenaikan harga.
“Moga-moga kenaikan bea masuk ini sudah dievaluasi dengan cermat,” kata Thomas.
Thomas menyebutkan, kondisi saat ini memang membutuhkan harmonisasi tarif. Bahan baku produksi, termasuk makanan dan minuman, seharusnya memiliki bea masuk rendah, kemudian untuk barang setengah jadi memiliki bea masuk tinggi, dan barang jadi memiliki bea masuk yang lebih tinggi.
Sayangnya, seringkali penerapan besaran bea masuk tersebut seringkali terbalik, dengan posisi bea masuk tinggi untuk bahan baku dan bea masuk rendah untuk produk jadinya. Kondisi tersebut selama ini merugikan industri dalam negeri.
Sedangkan terkait masuknya produk ilegal, menurutnya hal tersebut selalu menjadi efek samping dari adanya kebijakan bea masuk. Jika bea masuk terlalu tinggi sementara dari sisi daya beli masyarakat masih rendah, maka kemungkinan terjadinya penyelundupan akan sangat besar.
Pengawasan mutlak diperlukan, terutama dengan melakukan operasi-operasi di pasar-pasar ritel. Tapi hal tersebut juga cukup sulit dilakukan mengingat bahwa jumlah toko yang ada di Indonesia mencapai lebih dari 10 juta unit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Menurutnya, seharusnya bea masuk baik itu untuk bahan baku maupun barang jadi tidak ditetapkan terlalu tinggi. Namun, yang paling penting adalah mendidik masyarakat Indonesia lebih memilih menggunakan produk dalam negeri dibanding produk impor.
