OJK Umumkan 12 Kebijakan Baru untuk Perbankan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali (KOMUNIKA)

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali (KOMUNIKA)

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nelson Tampubolon mengatakan otoritas merilis 12 kebijakan yang siap direalisasikan untuk industri perbankan.

    Dia mengungkapkan, ada empat kebijakan restatement atau bersifat penegasan kembali dan 8 kebijakan yang bersifat temporer yang berlaku selama 2 tahun.

    Berikut 12 kebijakan perbankan yang dirilis oleh OJK pada Jumat, 24 Juli 2015:
    1. Tagihan atau kredit yang dijamin oleh Pemerintah Pusat dikenakan bobot risiko sebesar 0 persen dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk risiko kredit (kebijakan bersifat penegasan kembali).

    2. Bobot risiko untuk kredit kendaraan bermotor (KKB) ditetapkan sebesar 75 persen dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit (kebijakan bersifat penegasan kembali).

    3. Penerapan penilaian Prospek Usaha sebagai salah satu persyaratan restrukturisasi kredit tanpa mempertimbangkan kondisi pasar maupun industri dari sektor usaha debitur (kebijakan bersifat penegasan kembali).

    4. Pelaksanaan restrukturisasi kredit sebelum terjadinya penurunan kualitas kredit (kebijakan bersifat penegasan kembali).

    5. Penurunan bobot risiko kredit beragun rumah tinggal nonprogram pemerintah ditetapkan sebesar 35 persen, tanpa mempertimbangkan nilai loan to value (LTV) dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit (kebijakan bersifat temporer 2 tahun).

    6. Penurunan bobot risiko KPR rumah sehat sejahtera (RSS) dalam rangka program pemerintah pusat republik ditetapkan sebesar 20 persen, tanpa mempertimbangkan nilai LTV dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit (kebijakan bersifat temporer 2 tahun).

    7. Penurunan bobot risiko kredit usaha rakyat (KUR) yang dijamin oleh Jamkrida dapat dikenakan bobot risiko sebesar 50 persen (kebijakan bersifat temporer 2 tahun).

    8. Penilaian kualitas kredit kepada satu debitur atau satu proyek hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga dinaikkan dari paling tinggi Rp1 miliar menjadi paling tinggi Rp 5 miliar hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan atau/ bunga (kebijakan bersifat temporer 2 tahun).

    9. Penilaian kualitas kredit kepada UMKM dengan jumlah lebih dari Rp 5 miliar yang dikaitkan dengan peringkat penilaian kualitas penerapan manajemen risiko (KPMR) dan peringkat komposit tingkat kesehatan bank (kebijakan bersifat temporer 2 tahun).

    10. Penetapan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi (kebijakan bersifat temporer 2 tahun).

    11. Penetapan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi dengan tenggat waktu pembayaran (grace period) pokok, selama masa grace periode (kebijakan bersifat temporer 2 tahun).

    12. Persyaratan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan bagi bank yang melakukan penyertaan modal dalam rangka (kebijakan bersifat temporer 2 tahun):
    a) Pendirian perusahaan yang akan mengambil alih aset kredit bermasalah dari bank yang sama sepanjang kepemilikan bank maksimum 20 persen dan tidak menjadi pengendali; atau
    b) Tambahan penyertaan untuk penyelamatan perusahaan anak berupa bank.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.