Siap-siap, Tak Bayar THR Bakal Terkena Sanksi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, mengangkat kepalan tangannya bersama  buruh dari sejumlah serikat saat peringatan Hari Buruh Internasional di Silang Monas, Jakarta, 1 Mei 2015. Pada aksi ini para buruh menuntut pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan para buruh. Tempo/Dian triyuli handoko

    Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, mengangkat kepalan tangannya bersama buruh dari sejumlah serikat saat peringatan Hari Buruh Internasional di Silang Monas, Jakarta, 1 Mei 2015. Pada aksi ini para buruh menuntut pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan para buruh. Tempo/Dian triyuli handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri akan memberi sanksi kepada perusahaan yang tidak mau  membayar kewajiban dalam pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada para pegawainya. "Akan ada sanksi sosial, akan diumumkan kepada publik bahwa perusahaan tersebut tidak membayar THR," katanya di kantor Presiden, Rabu 22 Juli 2015.

    Tidak hanya itu, Hanif juga memberi sanksi kedua. "Kita akan surati seluruh kementerian/lembaga  terkait agar mereka menunda pelayanan kepada perusahaan yang tidak bayar THR."

    Hanif menambahkan,  sebanyak 51 perusahaan masuk dalam pengaduan terkait pemberian THR. Sebanyak 38 perusahaan dilaporkan tidak membayar THR para karyawan dan sisanya, perusahaan membayar THR tidak sesuai dengan aturan berlaku seperti dibayar setengah. "Akan kita selesaikan dengan cara terus difasilitasi, mediasi," katanya.

    38 Perusahaan yang tidak membayar THR tersebut tersebar  di 12 provinsi yang diantaranya DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Perusahaan tersebut sebagian besar industri padat karya seperti sektor garmen.

    ALI HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.