Perpres Anti Kriminalisasi, Pejabat Jangann Kebal Hukum

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang wanita umat kristiani dihukum mati karena minum dari cangkir Muslim. express.co.uk

    Seorang wanita umat kristiani dihukum mati karena minum dari cangkir Muslim. express.co.uk

    TEMPO.CO, Jakarta - Payung hukum anti kriminalisasi terhadap pejabat negara dalam pelaksanaan proyek infrastruktur diharapkan tidak menjadikan pejabat pemerintah kebal terhadap hukum.

    “Kalau payung hukum itu dilaksanakan dalam lingkup yang terbatas mungkin boleh, tapi itu bukan sesuatu yang sehat karena siapa pun juga tidak boleh kebal dari hukum,” kata Sekretaris Jenderal Persatuan Insinyur Indonesia Danang Parikesit, Selasa, 21 Juli 2015.

    Oleh karena itu, Danang mengatakan pemerintah perlu mengefektifkan fungsi  procurement agent dari kalangan swasta profesional untuk membantu fungsi pejabat pembuat komitmen (PPK) di lingkungan pemerintahan.

    Pasalnya, selama ini PPK memang sering takut terkriminalisasi oleh berbagai dugaan penyalahgunaan wewenang. Akibatnya, pelaksanaan proyek infrastruktur kerap tertunda dan berujung pada perlambatan penyerapan anggaran belanja modal.

    Menurutnya, bila proses tender dilakukan secara independen oleh pihak dari luar pemerintahan, ketakutan terhadap kriminalisasi dapat diminimalisasi.

    “Proses tender bisa diselenggarakan oleh pihak independen ini agar terbebas dari intervensi politik dan kemungkinan kepentingan pribadi kalangan pemerintah di sekitar proyek tersebut,” katanya.

    Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan tiga paket kebijakan yang akan diterbitkan dalam waktu dekat.

    Dia menyebutkan tiga beleid akan berupa peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres), dan instruksi presiden (impres). Ketiganya untuk memayungi kebijakan percepatan penyerapan anggaran.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.