Industri Olahan Ikan Penting Selain Urusan Illegal Fishing

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ikan-ikan hasil tangkapan nelayan yang akan dijual langsung kepada pembeli di pantai Wadu Mbolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, 14 Maret 2015. Penjualan secara langsung tersebut lebih menarik banyak pembeli karena masih segar dan lebih murah. TEMPO/Iqbal Ichsan

    Ikan-ikan hasil tangkapan nelayan yang akan dijual langsung kepada pembeli di pantai Wadu Mbolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, 14 Maret 2015. Penjualan secara langsung tersebut lebih menarik banyak pembeli karena masih segar dan lebih murah. TEMPO/Iqbal Ichsan

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus dapat fokus dalam meningkatkan kemandirian untuk industri pengolahan ikan di Tanah Air dan tidak melulu mengurus pencurian ikan agar pembenahan sektor kelautan bisa komprehensif dari hulu ke hilir.

    "Belum terlihat jelas kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait kemandirian industri pengolahan ikan di dalam negeri," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim ketika dihubungi Antara di Jakarta, Selasa (21 Juli 2015).

    Menurut Abdul Halim, seharusnya KKP dapat fokus untuk bagaimana fasilitasi koperasi bagi nelayan atau pembudidaya dan juga usaha skala rumah tangga untuk terlibat dalam penambahan nilai hasil tangkapan ikan.

    Untuk itu, ujar dia, KKP harus mengalokasikan sedikitnya 40 persen anggarannya untuk mendukung aktivitas pengolahan ikan dalam negeri, khususnya bagi koperasi dan industri skala rumah tangga.

    "Kaji kemungkinan memberikan insentif kepada pelaku usaha pengolahan ikan skala besar dalam negeri," katanya.

    Sekjen Kiara juga mengingatkan pentingnya bekerja sama dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan kedutaan-kedutaan besar RI di luar negeri.

    Hal tersebut, lanjuutnya, guna memaksimalkan aktivitas pemasaran produk olahan ikan domestik di pasar luar negeri termasuk mengembangkan strategi pemasarannya.

    "Sembari melakukan pemetaan produk melihat peluang pasar, keunggulan produk serupa dengan negara lain dan perbandingan harga," paparnya.

    Sebelumnya, Abdul Halim menginginkan investasi perikanan yang ditanam di dalam negeri harus dapat membenahi sektor kelautan dari hulu hingga ke hilir sekaligus dapat mengangkat taraf kesejahteraan nelayan di Tanah Air.

    "Investasi di bidang kelautan dan perikanan harus diarahkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya perikanan berbasis sistem bisnis perikanan, yaitu terhubungnya hulu ke hilir," katanya.

    Apalagi, menurut Abdul Halim, masih banyak termasuk persoalan di desa-desa pesisir seperti tingkat kesejahteraan yang masih belum memadai bagi nelayan tradisional beserta anggota keluarganya.

    Dia memaparkan, problem hulu yang belum terselesaikan antara lain seperti akses permodalan dan pendampingan kepada nelayan, termasuk perlindungan jiwa bagi nelayan yang kerap melaut.

    Sedangkan problem hilir yang diabaikan, lanjutnya, adalah seperti minusnya "cold storage" dan sarana pengolahan hasil tangkapan ikan, serta akses pasar nelayan yang tidak difasilitasi.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.