1.500 Saudagar Bugis Makassar siap Pulang Kampung

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ritual pelepasan perahu patorani disaksikan wakil presiden Jusuf Kalla di Pantai Boddia, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, 11 Mei 2015. TEMPO/Fahmi Ali

    Ritual pelepasan perahu patorani disaksikan wakil presiden Jusuf Kalla di Pantai Boddia, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, 11 Mei 2015. TEMPO/Fahmi Ali

    TEMPO.CO, Makassar – Sebanyak 1.500 saudagar Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja telah menyatakan kesediaan mereka untuk hadir dalam pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) 2015 ini. “Mereka datang dari dalam dan luar negeri,” kata Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Sattar Taba kepada Tempo, Senin 20 Juli 2015.

    Menurut Sattar, pelaksanaan PSBM akan dimulai pada 26 Juli 2015 di Makassar dan Takalar. Pertemuan itu juga akan dihadiri 300-400 investor dari Cina, Korea, Jepang, dan Hongkong.

    Sebagai pembicara, panitia telah mengundang beberapa menteri kabinet kerja seperti Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Menteri Koperasi dan UMKM Puspayoga. “Acara akan dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla,” kata Sattar.

    PSBM 2015 diadakan di Kabupaten Takalar karena KKSS bersama pemerintah kabupaten Takalar tengah  mempromosikan 25 ribu hektare lahan yang siap disulap menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) di sana. Kawasan ini akan terdiri dari beberapa klaster yakni klaster industri berbasis pertanian, manufaktur, industri pariwisata, dan logistik. “Sebanyak 5 ribu hektare lahan sudah ada master plannya. Siap diperlihatkan ke investor,” kata Sattar.

    Menurut Sattar, jika kawasan ekonomi khusus Takalar bisa terwujud, maka puluhan triliun dana investasi diperkirakan akan masuk ke Sulawesi. Ini diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi Takalar dan daerah di sekitarnya. “Kawasan ini akan mengalahkan kawasan industri Makassar,” kata Sattar.

    MUHAMMAD YUNUS



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kapolri Keluarkan 11 Langkah dalam Pedoman Penerapan UU ITE

    Kepala Kepolisian RI Jenderal atau Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan pertimbangan atas perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU ITE.