Tol Palindra, Pemprov Sumsel Mimpikan Biaya Logistik Murah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana jalan berdebu di Tol Darurat Pejagan-Brebes Timur. Penyiraman air ini dilakukan untuk mengurangi tebalnya hembusan debu, saat dilintasi kendaraan Pemudik yang bertambah padat pada dua hari jelang Lebaran (H-2). Jawa Tengah, 15 Juli 2015.  TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Suasana jalan berdebu di Tol Darurat Pejagan-Brebes Timur. Penyiraman air ini dilakukan untuk mengurangi tebalnya hembusan debu, saat dilintasi kendaraan Pemudik yang bertambah padat pada dua hari jelang Lebaran (H-2). Jawa Tengah, 15 Juli 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kendati proses pembebasan lahan belum sepenuhnya kelar, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah memimpikan imbas pemangkasan biaya logistik jika jalan tol Palembang-Indralaya (Palindra) bisa beroperasi.

    Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Mukti Sulaiman mengatakan salah satu dampak langsung yang bisa dirasakan masyarakat adalah berkurangnya kemacetan di jalur Palembang-Indralaya.

    Menurutnya, saat ini ada beberapa titik jalur yang sering mengalami kemacetan parah. "Tol ini nantinya banyak digunakan oleh kendaraan pribadi, kira-kira 50 persen lah. Tidak hanya itu, truk besar juga bisa melewatinya," tuturnya, kepada Bisnis.com, Jumat, 17 Juli 2015.

    Dengan beroperasinya jalan tol Palindra, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga memproyeksikan 35 persen kepadatan lalu lintas saat musim mudik akan terurai di jalan tersebut. "Mereka butuh kenyamanan saat mudik, maka pasti memilih jalan tol," ujarnya.

    Pembangunan jalan bebas hambatan yang menggunakan anggaran pemerintah pusat ini, melengkapi rencana pembangunan proyek tol Trans Sumatera dari Lampung-Aceh dengan total panjang 2.048 kilometer.

    Mukti memastikan pembangunan tol Trans Sumatra pasti terealisasi, hanya saja membutuhan tahapan yang panjang. "Harapannya untuk Palindra selesai sebelum Asian Games 2018," tambahnya.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.