Masyarakat Harus Proaktif Laporkan Penyimpangan Tarif  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono didampingi sejulah menteri terkait meninjau pemantauan lalulintas di sekitar Jembatan Comal melalui CCTV di Posko Mudik Nasional, Departemen Perhubungan, Jakarta, 24 Juli 2014. TEMPO/Subekti

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono didampingi sejulah menteri terkait meninjau pemantauan lalulintas di sekitar Jembatan Comal melalui CCTV di Posko Mudik Nasional, Departemen Perhubungan, Jakarta, 24 Juli 2014. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Dishubkominfo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mengimbau agar penumpang bus dan MPU kelas ekonomi proaktif melaporkan ke petugas di posko-posko pengamanan jalur mudik Lebaran apabila mendapati ada angkutan umum yang memberlakukan tarif melebihi ketentuan.

    "Jika memang terbukti melanggar, silahkan laporkan. Kami tidak bisa melakukan tindakan apapun jika tidak ada laporan dari masyarakat, khususnya penumpang," kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Tulungagung, Maryani di Tulungagung, Rabu (15 Juli 2015).

    Syarat pelaporan, lanjut dia, masyarakat atau penumpang wajib menyertakan bukti tiket/karcis angkutan serta fotokopi kartu identitas KTP atau SIM.

    Laporan yang telah diterima kemudian akan ditindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan terhadap awak angkutan umum yang diduga melakukan pelanggaran tarif angkutan Lebaran untuk disidang dan dikonfrontir dengan keterangan saksi pelapor.

    "Jika terbukti melanggar, tentu akan ada mekanisme sanksi yang dijatuhkan, mulai dari denda hingga kemungkinan pembekuan trayek. Tapi jika itu hanya pelanggaran oleh oknum (awak angkutan) biasanya sanksi hanya dalam bentuk denda, bukan pembekuan (trayek)," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal Gayatri, Tulungagung, Anggar Wicaksono.

    Maryani dan Anggar menegaskan, pemerintah telah memutuskan untuk tidak memberlakukan tuslah atau biaya tambahan bagi angkutan lebaran tahun ini.

    Menurut penjelasan Anggar, ketentuan peniadaan tuslah berlaku untuk jenis angkutan umum kelas ekonomi, bukan kelas patas ataupun eksekutif karena.

    "Bus patas atau eksekutif itu aturan tarifnya menyesuaikan (harga) pasar. Jadi tidak tercakup dalam kontrol regulasi angkutan, hanya kami mengimbau agar jika diberlakukan kenaikan tarif tetap dalam batasan wajar," ungkap Anggar.

    Kendati telah dilarang menaikkan tarif angkutan pada penumpang, sejumlah bus kelas ekonomi ternyata nekat menarik biaya jasa angkutan melebihi batas atas tarif yang ditentukan pemerintah.

    Fakta itu beberapa kali terpantau saat petugas Dishubkominfo Tulungagung melakukan pemeriksaan langsung ke dalam bus dan memeriksa sejumlah karcis penumpang.

    Tarif penumpang yang menggunakan jasa angkutan bus dari Surabaya ke Tulungagung seharusnya hanya dikenai sesuai batas atas sebesar Rp28.900, namun praktiknya awak bus membandrol karcis penumpang sebesar Rp35 ribu.

    Ironisnya, penumpang yang tidak mengerti soal kebijakan peniadaan tuslah Lebaran mengaku tidak bisa memprotes karena juga tidak faham prosedur yang harus dilakukan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.