JK: Subdisi Listrik Tak Dipangkas, Tapi Dialihkan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla, memimpin rapat terbatas membahas masalah pengungsi korban bencana alam serta masalah lumpur Lapindo bersama Menteri Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 18 Juni 2015. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

    Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla, memimpin rapat terbatas membahas masalah pengungsi korban bencana alam serta masalah lumpur Lapindo bersama Menteri Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 18 Juni 2015. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

    TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemangkasan subsidi listrik akan dialihkan kepada hal yang lebih produktif. Subsidi yang selama ini diberikan melalui PT Perusahaan Listrik Negara kurang tepat.

    Menurut Jusuf Kalla, yang dilakukan oleh pemerintah bukan menurunkan jumlah subsidi, melainkan pengalihan. ‎ "Nanti akan diberikan untuk tunjangan sekolah, tunjangan sosial, juga subsidi listrik," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Selasa 14 Juli 2015. Dengan dana itu juga pemerintah juga bisa mempercepat target 100 persen tingkat elektrifikasi di Indonesia.

    Menurut Kalla, jumlah keluarga miskin yang berhak mendapatkan subsidi saat ini berjumlah 15,5 juta orang. Di sisi lain, PLN dibebankan untuk memberi subsidi kepada 44 juta pelanggan yang tak semuanya tergolong keluarga miskin. Artinya, akan ada sekitar 30 juta orang yang akan dikeluarkan dari daftar. "Tentu data jumlah warga miskin juga akan diperbarui tiap dua tahun."

    Kalla mengatakan, pemerintah sedang mencari mekanisme terbaik agar subsidi bisa langsung sampai kepada warga miskin tanpa melalui PLN. ‎

    Sebelumnya, ‎Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basir mengatakan bahwa subsidi listrik akan dipangkas sekitar Rp 20 - 30 triliun. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan jumlah orang miskin yang memang layak mendapatkan subsidi.

    "Iya jadi subsidi sekarang kan Rp 73 triliun akan dipangkas menjadi hanya sekitar Rp 40 - 30  triliun," ‎kata Sofyan. Menurutnya, selama ini subsidi yang diberikan oleh PLN tak tepat sasaran. Untuk itu, dari 44 juta kepala keluarga yang menerima subsidi listrik, sekitar 30 juta di antaranya akan dikeluarkan dari daftar penerima subsidi.

    ‎FAIZ NASHRILLAH‎


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.