Tata Kelola TKI Diharapkan Bisa Terintegrasi dengan Jelas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para pembantu pengganti (infal), menunggu di tempat penyalur jasa tenaga kerja Bu Gito di Cipete, Jakarta, 9 Juli 2015. Sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri permintaan pembantu infal meningkat. TEMPO/Frannoto

    Para pembantu pengganti (infal), menunggu di tempat penyalur jasa tenaga kerja Bu Gito di Cipete, Jakarta, 9 Juli 2015. Sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri permintaan pembantu infal meningkat. TEMPO/Frannoto

    TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera membentuk pengintegrasian tata kelola TKI.

    Hal ini dinilai sangat penting untuk meminimalisasi adanya penempatan TKI secara ilegal setelah pemerintah memastikan menghentikan pengiriman TKI sektor pembantu rumah tangga ke Timur Tengah.

    "Itu harus dilakukan, tidak seperti sekarang tata kelola penempatan TKI hanya diserahkan oleh selevel dirjen. Saya yakin tidak akan bisa menyelesaikan masalah," kata Ketua Umum Apjati Ayub Basalamah dalam siaran pers, Minggu, 12 Juli 2015

    Ayub meminta kepada Presiden untuk segera turun tangan langsung dengan melibatkan unsur swasta. Sebab informasi yang masuk ke Presiden selama ini dinilai Ayub berasal dari pihak yang tidak memahami permasalahan TKI.

    "Apjati minta Presiden serius membuat tata kelola TKI. Kebijakan pemberhetian penempatan TKI PLRT harus dibarengi dengan solusi dan konsep agar tidak menjadi bumerang dan bencana bagi Indonesia."

    BISNIS


  • TKI
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.