Soal Bongkar-Muat, Begini Urun Rembuk Kementerian

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktifitas bongkar muat peti kemas di terminal peti kemas Jakarta International Container Terminal (JICT), Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 17 Maret 2015. Total ekspor bulan Februari 2015, sebesar USD 12,3 miliar atau turun 16,0 persen (YoY), sedangkan total impor sebesar USD 11,6 miliar atau turun 16,2 persen (YoY). Tempo/Tony Hartawan

    Aktifitas bongkar muat peti kemas di terminal peti kemas Jakarta International Container Terminal (JICT), Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 17 Maret 2015. Total ekspor bulan Februari 2015, sebesar USD 12,3 miliar atau turun 16,0 persen (YoY), sedangkan total impor sebesar USD 11,6 miliar atau turun 16,2 persen (YoY). Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.COJakarta - Sejumlah kementerian sudah menyiapkan strategi untuk mengatasi masalah waktu bongkar-muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebelumnya, masalah waktu bongkar-muat menjadi sorotan Presiden Joko Widodo.

    Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan Kementerian Perdagangan sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.48/M-DAG/PER/7/2015 tentang ketentuan umum di bidang impor. “Kalau barang mau berangkat ke Indonesia, sudah harus diproses perizinannya, seperti visa,” kata Indroyono di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu, 11 Juli 2015.

    Adapun Kementerian Pertanian mempercepat rekomendasi ke Badan Karantina. Dengan begitu, menurut Indroyono, waktu bongkar-muat pada fase precustom menjadi lebih cepat. “Menteri Perindustrian menyarankan jajarannya untuk menggunakan sistem online. Itu komponen di precustom.” 

    Untuk fase custom, Indroyono menambahkan, Bea-Cukai akan meningkatkan mitra prioritas. Saat ini mitra prioritas Bea-Cukai baru sekitar 10 persen. “Nanti ditargetkan 20-30 persen sehingga bisa percepat custom setengah hari. Sekarang baru 0,6 hari,” ujar Indroyono.

    Pada postcustom, menurut Indroyono, masih banyak kontainer yang ditimbun di pelabuhan. Padahal kontainer-kontainer tersebut harus langsung dikeluarkan. 

    “Untuk mengendalikan ketiga proses, Otoritas Pelabuhan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran bertanggung jawab terhadap Menteri Perhubungan,” tutur Indroyono.

    Sebelumnya, Jokowi mengeluhkan lamanya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Jokowi bahkan naik pitam lantaran tak mendapat jawaban memuaskan dari pejabat pelabuhan soal siapa yang paling memperlambat waktu tunggu kontainer. Dia mengancam bakal mencopot petugas hingga menteri yang tidak mau memperbaiki kondisi.

    SINGGIH SOARES


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menghilangkan Bau Amis Ikan, Simak Beberapa Tipsnya

    Ikan adalah salah satu bahan makanan yang sangat kaya manfaat. Namun terkadang orang malas mengkonsumsinya karena adanya bau amis ikan yang menyengat.