TEMPO.CO, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera mengaktifkan kembali lembaga kerjasama tripartit nasional.
Pasalnya LKS Tripnas telah berakhir pada April lalu, dan hingga kini kementerian tersebut masih belum menerbitkan surat keputusan untuk LKS Tripnas yang baru.
"LKS Tripnas sejak April lalu sudah habis masa berlakunya. Dan sampai sekarang belum dibentuk lagi," kata Sekjen KSPSI Subiyanto, Kamis (9 Juli 2015).
Tidak adanya LKS Tripnas inilah menurut Subiyanto yang menyebabkan penerbitan PP Jaminan Hari Tua bermasalah. Pasalnya rancangan PP itu tidak dibahas dalam LKS Tripnas.
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
"Pantas saja Pak Jokowi menandatangani PP JHT kemarin yang kontroversi karena tidak mendapat masukan dari LKS Tripnas."
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Top 3 Dunia: Jepang Krisis Tenaga Kerja Hingga Profil Cawapres AS Nicole Shanahan
23 jam lalu
Top 3 Dunia: Jepang Krisis Tenaga Kerja Hingga Profil Cawapres AS Nicole Shanahan
Berita Top 3 Dunia pada Rabu 27 Maret 2024 diawali oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengungkap alasan negaranya membuka banyak loker bagi WNI
Jepang Krisis Tenaga Kerja, Butuh Banyak Pekerja dari Indonesia
1 hari lalu
Jepang Krisis Tenaga Kerja, Butuh Banyak Pekerja dari Indonesia
Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengungkap alasan negaranya banyak membuka lowongan kerja bagi warga negara Indonesia.
Jerman Krisis Tenaga Kerja, Minta Pelajar Sopiri Trem
4 hari lalu
Jerman Krisis Tenaga Kerja, Minta Pelajar Sopiri Trem
Jerman sedang mengalami krisis tenaga kerja sehingga meminta anak muda magang menjadi sopir trem.
Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya
6 hari lalu
Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya
Pertumbuhan ekonomi RI tidak diikuti penyerapan kerja yang optimal.
Sandiaga Uno: Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Capai Rp 1,4 Triliun
14 hari lalu
Sandiaga Uno: Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Capai Rp 1,4 Triliun
Menteri Sandiaga Uno menyebut nilai tambah ekonomi kreatif mencapai Rp 1,4 triliun. Melampaui target.
Jokowi Sebut Kontribusi UMKM terhadap PDB Capai 61 Persen
21 hari lalu
Jokowi Sebut Kontribusi UMKM terhadap PDB Capai 61 Persen
Jokowi mengklaim kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 61 persen.
Sekretariat JETP Tunggu Aturan Kementerian ESDM untuk Pandu Pensiun Dini PLTU Batu Bara
28 hari lalu
Sekretariat JETP Tunggu Aturan Kementerian ESDM untuk Pandu Pensiun Dini PLTU Batu Bara
Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) menunggu perangkat peraturan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Apa Itu Tenaga Honorer? Ini Pengertian dan Perbedaannya dengan PPPK
37 hari lalu
Apa Itu Tenaga Honorer? Ini Pengertian dan Perbedaannya dengan PPPK
Tenaga honorer merupakan bagian integral dari struktur tenaga kerja di Indonesia, terutama di sektor publik.
TPN Ganjar - Mahfud Sebut Hilirisasi Dimanfaatkan Tenaga Kerja Asing
54 hari lalu
TPN Ganjar - Mahfud Sebut Hilirisasi Dimanfaatkan Tenaga Kerja Asing
Dewan Pakar TPN Ganjar - Mahfud, Sonny Keraf, mengkritik bahwa manfaat hilirisasi lebih dirasakan tenaga kerja asing.
Jelang Debat Capres Terakhir, Prabowo Dorong Pengusaha Jadikan Pekerja 18-24 Tahun Karyawan Tetap
58 hari lalu
Jelang Debat Capres Terakhir, Prabowo Dorong Pengusaha Jadikan Pekerja 18-24 Tahun Karyawan Tetap
Jelang debat capres terakhir, Prabowo mengusung sejumlah visi-misi di bidang ketenagakerjaan.