TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan kepemilikan asing di instrumen Surat Berharga Negara (SBN) lebih banyak didominasi oleh investor yang berorientasi jangka panjang, bukan para spekulan yang mencari keuntungan sesaat.
"Kepemilikan asing di surat berharga negara lebih banyak long term investor, bukan yang bersifat spekulatif," katanya di Jakarta, Kamis, 9 Juli 2015.
Robert menjelaskan jumlah total utang pemerintah pusat hingga Mei 2015 telah mencapai Rp2.843,25 triliun yang antara lain terdiri atas penerbitan Surat Berharga Negara sebesar Rp2.151 triliun dan pinjaman sebesar Rp691,66 triliun.
Dari penerbitan Surat Berharga Negara tersebut sebanyak 39,48 persen atau sekitar Rp535 triliun dimiliki oleh asing, dengan porsi terbesar di mutual fund atau reksadana sebesar Rp182 triliun, asset manager Rp147 triliun dan bank sentral Rp102 triliun.
Robert memastikan para investor asing di instrumen surat utang negara tersebut memiliki jaminan yang kuat dibandingkan dengan para spekulan yang lebih rentan terhadap gejolak ketika terjadi fluktuasi di pasar keuangan.
"Misalnya bank sentral asing kalau memegang instrumen kita, held to maturity menjadi bagian dari cadangan devisanya. Kalau pasar turun naik dia tidak terpengaruh. Saya bisa berasumsi untuk Rp102 triliun ini tidak akan ada sudden reversal," katanya.
Dari kepemilikan asing sebanyak 39,48 persen tersebut, sebesar 81,31 persen merupakan pemilik obligasi negara dengan tenor diatas lima tahun, 14,8 persen pemilik tenor satu hingga lima tahun dan 3,89 persen pemilik tenor di bawah satu tahun.
"Kalau mereka memiliki tenor diatas lima tahun, berarti mereka berani menahan uangnya lebih lama. Itu berarti asset manager yang kuat, long term investor yang modalnya besar, bukan cepat keluar dan masuk, serta sanggup menahan maturity lima sampai sepuluh tahun," kata Robert.
Robert mengatakan dengan rata-rata kepemilikan asing di obligasi negara merupakan investor yang mapan dan ada standar kebijakan yang jelas terkait pengelolaan utang maka sebenarnya pemerintah sudah berupaya menjaga risiko dari berbagai tekanan eksternal.
"Kami yakin ini bukan spekulan yang cepat pergi, ini yang membantu peace of money. Selain itu investor tidak perlu khawatir karena rata-rata jatuh tempo utang adalah 9,7 tahun, atau mendekati 10 tahun, yang relatif aman dan lama," katanya.
Meskipun utang pemerintah pusat setiap tahunnya bertambah untuk menutup pembiayaan dalam APBN, Robert memastikan utang tersebut dimanfaatkan untuk keperluan produktif dan rasio utang dijaga pada kisaran 25 persen terhadap PDB.
ANTARA
