Badan Ekonomi Kreatif Siapkan Satgas Aduan Kasus Pembajakan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kanan), berbincang dengan Ketua Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf, saat bertemu dengan ASIRI dan lembaga persatuan artis di Istana Negara Jakarta, 18 Mei 2015. Jokowi meminta aparat penegak hukum dan pihak terkait tegas dalam upaya stop pembajakan. TEMPO/Subekti

    Presiden Jokowi (kanan), berbincang dengan Ketua Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf, saat bertemu dengan ASIRI dan lembaga persatuan artis di Istana Negara Jakarta, 18 Mei 2015. Jokowi meminta aparat penegak hukum dan pihak terkait tegas dalam upaya stop pembajakan. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengatakan instansi yang dipimpinnya berkonsentrasi pada tiga hal utama pada semester kedua tahun ini. "Film, musik, dan konten digital," kata Triawan kepada wartawan saat jumpa pers mengenai konferensi industri digital IDByte 2015 dan Bubu Awards, Rabu, 8 Juli 2015.

    Menurut Triawan, Bekraf sedang merampungkan pembentukan satuan tugas penerimaan pengaduan mengenai pembajakan film dan lagu.

    Satuan tugas tersebut dibentuk karena kasus pembajakan merupakan delik aduan. Ini untuk memudahkan petugas dalam menangani kasus pembajakan jika ada pengaduan yang jelas disertai bukti kuat.

    Menurut Triawan, Bekraf bernaung di bawah Presiden Joko Widodo sehingga bisa berkoordinasi langsung. Namun saat ini badan ini numpang di Kementerian Pariwisata sambil menunggu rampungnya pembahasan undang-undang yang sedang disiapkan.

    Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui jumlah anggaran sebanyak Rp 1,5 triliun. Namun Triawan menduga dana ini tidak akan terpakai semua mengingat waktu yang tersisa tinggal enam bulan.

    Badan ini juga menunggu pelantikan para pejabat eselon I yang telah terpilih baru-baru ini. Triawan berharap Bekraf bisa langsung bekerja cepat pada Agustus nanti. 

    "Kami berkantor di gedung BUMN," tutur Triawan.

    BUDI RIZA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.