Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Teten: Perpres Infrastruktur Tak Bikin Pejabat Kebal Hukum

image-gnews
Para pekerja berjalan di luar fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir Novovoronezh NPP-2. Presiden Rusia, Vladimir Putin, telah menawarkan kepada Mesir untuk membantu membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Rusia, 3 Juni 2015. Andrey Rudakov/Getty Images
Para pekerja berjalan di luar fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir Novovoronezh NPP-2. Presiden Rusia, Vladimir Putin, telah menawarkan kepada Mesir untuk membantu membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Rusia, 3 Juni 2015. Andrey Rudakov/Getty Images
Iklan

TEMPO.COJakarta - Anggota Tim Komunikasi Kepresidenan, Teten Masduki, membantah Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang akan diterbitkan Presiden Joko Widodo bakal membuat pejabat negara kebal hukum. Beleid yang sedang digodok itu hanya ditujukan untuk memangkas panjangnya regulasi. 

Teten mengatakan, dengan memperpendek regulasi, pembangunan di bidang infrastruktur bisa dipercepat. "Biar serapan anggaran juga tinggi. Saya kira ini juga diberlakukan di banyak negara," ucap Teten setelah menghadiri pelantikan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Badan Intelijen Negara di Istana Negara Jakarta, Rabu, 8 Juli 2015.

Menurut Teten, perpres tersebut saat ini sedang disiapkan Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil. Inisiatif awal penerbitan perpres itu juga datang dari Kemenko Perekonomian. Proses penyusunannya sudah memasuki tahapan meminta masukan dari ahli hukum. 

Jokowi, ujar dia, tak ingin pembangunan infrastruktur tersendat. Apalagi saat ini pemerintah sedang gencar melakukan pembangunan, seperti proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Dia mencontohkan, dalam program senilai Rp 5 ribu triliun itu, pemerintah akan membangun sekitar 16 ribu tower. "Jadi tak yang menyangkut soal perlindungan pejabat. Itu wilayahnya undang-undang, bukan perpres."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika regulasinya tak dipangkas, pengerjaan proyek mustahil terwujud dalam target yang ditetapkan, yakni lima tahun. Sebabnya, jika mengacu pada peraturan yang ada saat ini, tiap tower harus memiliki satu perizinan. "Bayangkan harus mengurus 16 ribu perizinan."

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan pemerintah berencana menerbitkan perpres anti-kriminalisasi terhadap pejabat negara. Hal itu agar laju pembangunan, terutama infrastruktur, lebih cepat. Selama ini, pembangunan sering terhambat karena para pejabat takut dipidanakan saat mengambil sebuah keputusan. ‎

FAIZ NASHRILLAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Deretan Kritik Kepada Rumah Menteri dan Istana Wapres di IKN

13 hari lalu

Proyek perancangan Memorial Park di ibu kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. (ANTARA/HO-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
Deretan Kritik Kepada Rumah Menteri dan Istana Wapres di IKN

Bangunan baru di Istana Negara IKN seperti rumah menteri dan istana wakil presiden mendapat kritik. Berikut fakta-faktanya.


Geng Kriminal Serang Istana Kepresidenan Haiti di Port-au-Prince

19 hari lalu

Istana Kepresidenan Haiti. Foto : Wikipedia
Geng Kriminal Serang Istana Kepresidenan Haiti di Port-au-Prince

Geng-geng kriminal Haiti melancarkan serangan besar-besaran terhadap beberapa kantor pemerintah, termasuk Istana Kepresidenan


Jawab Isu Akan Mundur dari Kabinet, Menlu Retno Balik Tanya: Percaya Enggak?

51 hari lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/2/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Jawab Isu Akan Mundur dari Kabinet, Menlu Retno Balik Tanya: Percaya Enggak?

Menlu Retno Marsudi, yang sempat diisukan akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju, balik bertanya kepada wartawan yang mengkonfirmasi kabar tersebut


Polisi Polandia Tangkap Mantan Mendagri yang Berlindung di Istana Kepresidenan

10 Januari 2024

Para pengunjuk rasa berkumpul untuk mendukung mantan Menteri Dalam Negeri Mariusz Kaminski dan wakilnya Maciej Wasik dari partai Hukum dan Keadilan (PiS), di depan kantor polisi tempat kedua politisi tersebut ditahan di Warsawa, Polandia, 9 Januari 2024. REUTERS/Karol Badohal
Polisi Polandia Tangkap Mantan Mendagri yang Berlindung di Istana Kepresidenan

Penangkapan mereka terjadi di tengah perselisihan antara Presiden Polandia Andrzej Duda dan pemerintahan baru Perdana Menteri Donald Tusk.


Jokowi Tinjau Progres Pembangunan Istana Kepresidenan di IKN

21 Desember 2023

Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara
Jokowi Tinjau Progres Pembangunan Istana Kepresidenan di IKN

Jokowi hari ini meninjau perkembangan pembangunan kompleks Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.


KTT ASEAN 2023, Satpol PP DKI Kerahkan 2.235 Personelnya untuk Bantu Pengamanan

4 September 2023

Sejumlah kendaraan dan warga yang tengah berolahraga melintasi jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu, 3 September 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meniadakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di kawasan Jl Jenderal Sudirman-MH Thamrin pada hari ini dikarenakan menyambut pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta. TEMPO/M Taufan Rengganis
KTT ASEAN 2023, Satpol PP DKI Kerahkan 2.235 Personelnya untuk Bantu Pengamanan

Ada tiga tugas pengamanan KTT ASEAN 2023 yang akan dilakukan Satpol PP DKI.


Upacara Kemerdekaan Yogya di Gedung Agung, Ini Sejarah Istana Kepresidenan

17 Agustus 2023

Upacara Kemerdekaan RI ke 78 di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Dok.istimewa.
Upacara Kemerdekaan Yogya di Gedung Agung, Ini Sejarah Istana Kepresidenan

Saat Yogyakarta menjadi ibu kota RI saat berusia muda, Gedung Agung digunakan sebagai Istana Kepresidenan.


Bantu Lukas Enembe Bikin Rekening, Saksi Tak Tahu Ada Transferan Rp 806 Juta

16 Agustus 2023

Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh memeriksa keterangan saksi pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor dengan tersangka Gubernur nonaktif Lukas Enembe, Jakarta, Senin, 7 Agustus 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bantu Lukas Enembe Bikin Rekening, Saksi Tak Tahu Ada Transferan Rp 806 Juta

Saksi Teknisi ATM mengaku tidak tahu terkait transferan dana dari Lukas Enembe yang masuk ke rekeningnya


Upacara HUT RI ke-78 di Istana, Sejumlah Penampilan Kejutan Disiapkan

15 Agustus 2023

Sejumlah anggota Paskibraka mengibarkan bendera dalam gladi kotor Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 13 Agustus 2023. Puncak peringatan HUT RI akan digelar pada 17 Agustus 2023. ANTARA/Sigid Kurniawan
Upacara HUT RI ke-78 di Istana, Sejumlah Penampilan Kejutan Disiapkan

Selain hiburan, Arkamelvi menyebut tidak akan ada perbedaan dalam rangkaian upacara bendera di HUT RI ke-78.


Intip Fasilitas dan Luas Istana Kepresidenan di IKN, Ada Apa Saja?

31 Juli 2023

Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh Kementerian PUPR. ANTARA/HO
Intip Fasilitas dan Luas Istana Kepresidenan di IKN, Ada Apa Saja?

total luas kawasan dari Istana Kepresidenan di IKN adalah sekitar 55 hektare (ha) dan sudah mencakup kawasan hijau