Lusa, Pemerintah-DPR Bahas Revisi PP JHT

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas melayani warga di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sulsel, 1 Juli 2015. BPJS  akhirnya secara resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015, yang ditandai dengan tambahan program Jaminan Pensiun. TEMPO/Hariandi Hafid

    Petugas melayani warga di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sulsel, 1 Juli 2015. BPJS akhirnya secara resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015, yang ditandai dengan tambahan program Jaminan Pensiun. TEMPO/Hariandi Hafid

    TEMPO.COJakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri untuk segera menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Hari Tua. Musababnya, sehubungan untuk kebutuhan masyarakat yang semakin mendesak.

    "Sudah diperintahkan Menaker dan siap direvisi secepat mungkin," ucap Pratikno di Istana Negara, Selasa, 7 Juli 2015.

    Sebelumnya, Komisi Tenaga Kerja Dewan Perwakilan Rakyat memberikan batasan waktu 2 x 24 jam kepada pemerintah untuk menyusun revisi PP tentang Jaminan Hari Tua.

    Waktu dua hari ini diberikan karena implementasi program ini sangat mendesak. Program ini seharusnya dijalankan BPJS Ketenagakerjaan per 1 Juli 2015.

    Pratikno menuturkan revisi PP tersebut sudah selesai. Lusa, ujar dia, pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Dewan terkait dengan revisi PP itu.

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kapal Selam 44 Tahun KRI Nanggala 402 Hilang, Negara Tetangga Ikut Mencari

    Kapal selam buatan 1977, KRI Nanggala 402, hilang kontak pada pertengahan April 2021. Tiga jam setelah Nanggala menyelam, ditemukan tumpahan minyak.