Peremajaan Stasiun Palmerah Telan Dana Rp 36 Miliar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas kebersihan mengepel lantai dua stasiun Palmerah, Jakarta, 11 Juni 2015. Setelah sekian lama ditutup karena renovasi kini stasiun Palmerah sudah dibuka dengan bangunan baru dan luas. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    Petugas kebersihan mengepel lantai dua stasiun Palmerah, Jakarta, 11 Juni 2015. Setelah sekian lama ditutup karena renovasi kini stasiun Palmerah sudah dibuka dengan bangunan baru dan luas. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.COJakarta - Hari ini Kementerian Perhubungan meresmikan Stasiun Besar Palmerah, Jakarta Barat, setelah direnovasi sejak setahun lalu. Kementerian merilis anggaran pembenahan stasiun itu sebesar Rp 36 miliar.

    "Anggaran disusun dengan kontrak multiyear 2013 dan 2015," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Hermanto Dwiatmoko, Senin, 6 Juli 2015.

    Pembenahan Stasiun Palmerah dilakukan dalam rangka perubahan status menjadi stasiun besar. Kini pihak Stasiun Pemlerah menargetkan lalu lintas penumpang per hari mencapai 50 ribu orang.

    Sebelumnya, Stasiun Palmerah hanya sanggup menampung 14 ribu orang. Jumlah ini dirasa belum cukup mengingat pertumbuhan armada kereta rel listrik tiap tahun dan lokasi stasiun yang strategis.

    Revitalisasi mencakup pembangunan Stasiun Palmerah dan Fasilitasnya, seperti eskalator dan lift yang berada di dua sisi peron, jembatan penyeberangan orang, serta gate tiket. Selain itu, Stasiun Palmerah dilengkapi musala, ruang kesehatan, dan ruang menyusui. Kini, stasiun tersebut juga terkenal dengan adanya kanopi besar yang melindungi sebagian besar peron dari sengatan matahari dan hujan.

    Meski Stasiun Palmerah direnovasi, bangunan warisan budaya kolonial ada tetap bertahan, terlihat dari dinding depan dan belakang yang tidak dipugar. Struktur bangunan yang bergaya Eropa juga tetap ada di stasiun yang mempunyai luas 2.052 meter persegi ini.

    Kementerian menargetkan semua stasiun di Ibu Kota mempunyai desain tidak jauh berbeda dengan Stasiun Palmerah. Target tersebut tercatat sebagai kewajiban pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Angkutan Orang dengan Kereta Api.

    ROBBY IRFANY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.