Keuangan Negatif, Izin13 Maskapai Terancam Dicabut  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pesawat yang mengalami pendaratan darurat karena mengalami kerusakan roda depan di Bandara LaGuardia, di New York, Amerika Serikat, Senin (22/7). AP/Bobby Abtahi

    Pesawat yang mengalami pendaratan darurat karena mengalami kerusakan roda depan di Bandara LaGuardia, di New York, Amerika Serikat, Senin (22/7). AP/Bobby Abtahi

    TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 13 maskapai penerbangan terancam dicabut izin operasionalnya jika sampai batas waktu tertentu tidak memperbaiki kondisi keuangannya yang dikategorikan sudah tidak sehat.

    Ke-13 maskapai itu diketahui memiliki ekuitas negatif atau modal negatif berdasarkan laporan keuangan yang telah wajib diserahkan kepada Kemenhub 30 April 2015 dan diperpanjang hingga 30 Juni 2015.

    "Kelanjutan keharusan maskapai untuk menyampaikan laporan keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dengan batas akhir 30 Mei dan diperpanjang 30 Juni dengan catatan akuntan publik, kami menemukan 13 maskapai dengan ekuitas negatif atau modal negatif, artinya perusahaan ini tidak sehat," kata Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Keterbukaan Informasi Publik, Hadi Mustofa Djuraid.

    Hadi menyebutkan dari 13 maskapai, di antaranya lima maskapai niaga berjadwal, tiga maskapai yang melayani kargo dan lima maskapai yang melayani carter.

    Maskapai-maskapai dengan ekuitas negatif tersebut, di antaranya Indonesia AirAsia, Batik Air, Cardig Air, Transwisata Prima Aviation, Eastindo Services, Survai Udara Penas, Air Pasifik Utama dan Johnlin Air Transport.

    Selain itu, Asialink Cargo Airline, Ersa Eastern Aviation, Tri MG Intra Airlines, Nusantara Buana Air dan Manunggal Air Services.

    Hadi mengatakan Kemenhub masih memberikan kesempatan selama 30 hari agar 13 maskapai tersebut untuk menambah modal agar kondisi keuangannya kembali positif.

    Apabila tidak bisa dipenuhi, maka Kemenhub akan memberikan sanksi berupa, misalnya pencabutan sejumlah rute dan selanjutnya tidak tertutup kemungkinan pencabutan izin usaha angkutan udara.

    Menurut dia, modal yang tidak disetor saja sudah negatif, ada yang hanya minus Rp1 miliar, namun ada juga yang mencapai minus triliunan rupiah.

    "Dengan modal yang negatif ini, memperlihatkan bahwa perusahaan maskapai tersebut tidak sehat, dikhawatirkan akan memengaruhi operasional perusahaan dan mengancam terjaminnya keselamatan penumpang," katanya.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.