PO Naikkan Tarif, Kementerian Perhubungan: Lapor Saja

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Dinas Perhubungan Kota Surabaya melakukan pemeriksaan perlengkapan kendaraan angkutan bus di Terminal Purabaya Surabaya di Jawa Timur, 24 Juni 2015. Pemeriksaan kelayakan angkutan mudik lebaran dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. ANTARA/Herman Dewantoro

    Petugas Dinas Perhubungan Kota Surabaya melakukan pemeriksaan perlengkapan kendaraan angkutan bus di Terminal Purabaya Surabaya di Jawa Timur, 24 Juni 2015. Pemeriksaan kelayakan angkutan mudik lebaran dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. ANTARA/Herman Dewantoro

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Angkutan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono meminta masyarakat melaporkan perusahaan otobus (PO) yang menaikkan tarif seenaknya. Apalagi jika tarif melewati tarif batas atas yang ditentukan pemerintah.

    "Kalau ada masyarakat yang mendapati kenaikan tarif yang tak wajar, laporkan segera," ujar Djoko Sasono di Jakarta, Rabu, 1 Juli 2015.

    Mudik menjelang Lebaran sudah menjadi tradisi kebanyakan warga Indonesia setiap tahun. Menggunakan kendaraan pribadi atau umum, berjuta-juta orang pulang ke kampung halaman untuk merayakan hari raya tersebut bersama sanak-saudara.

    Peluang inilah yang kerap dimanfaatkan para pengusaha PO untuk meraup keuntungan. Saat permintaan sedang tinggi seperti saat ini, PO dipastikan menaikkan tarif.

    Djoko mengatakan pihaknya sangat memerlukan peran aktif masyarakat untuk menjaring PO yang membandel. Namun masyarakat diingatkan untuk menyertakan bukti kuat ketika melaporkan PO yang menaikkan tarif seenaknya, seperti foto tiket.

    "Kalau buktinya kuat, Kementerian Perhubungan pasti akan bertindak," ujarnya. Djoko mengatakan sanksi yang akan dijatuhkan bisa berupa teguran, denda, atau pencabutan izin, tergantung pada tingkat pelanggaran PO.

    Djoko menambahkan, komunikasi dan koordinasi rutin tetap dilakukan Kementerian Perhubungan dengan para pengusaha transportasi. "Kami selalu melakukan sosialisasi peraturan, tapi pengawasan tak bisa kami lakukan sepanjang waktu dan menyeluruh," katanya.

    ANDI RUSLI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.