Akses Tol Cikapali Alasan Tepat Cirebon Gantikan Cilamaya  

Reporter

Truk kontainer mengangkut peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT) Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 17 Maret 2015. Adanya selisih penurunan ekspor-impor sebesar 0,2 persen mengakibatkan surplus sebesar USD 738,3 juta. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan pelaku usaha logistik menilai saat ini Cirebon merupakan lokasi yang paling tepat sebagai pengganti pelabuhan Cilamaya yang rencananya dibangun di Kabupaten Karawang Jawa Barat namun dihentikan pelaksanaannya.

Senior Manager Logistics PT GPI Logistics Anang Hidayat di Jakarta, Selasa (30 Juni 2015), menyatakan, salah satu alasan hal tersebut, antara lain karena dibukanya jalan tol Cikapali, yang membuat akses menuju Cirebon menjadi lebih lancar dan waktu tempuh menjadi lebih singkat. "Dari sisi logistik, keberadaan Cikapali sangat mendukung. Makanya, untuk saat ini yang cukup ideal untuk menggantikan Cilamaya adalah Cirebon," katanya.

Dengan akses yang lebih mudah, lanjutnya, maka waktu tempuh bisa menjadi lebih cepat sehingga target untuk mencapai gudang pada saat "bussines hour" bisa tercapai dan mengurangi risiko keterlambatan. Menurut dia, ketepatan waktu ini penting, karena jika terlambat satu jam saja, misalnya, maka risiko "overtime cost" dan "overnight cost" menjadi lebih besar.

Selain jalan tol Cikapali, menurut dia, keberadaan fasilitas lain juga sangat mendukung jika Cirebon menjadi pelabuhan internasional menggantikan Cilamaya, diantaranya Bandara Internasional Kertajati dan keberadaan jalur kereta api.

"Keberadaan fasilitas tersebut memang diperlukan dan sangat menunjang keberadaan suatu pelabuhan," katanya.

Hal lain yang tak kalah penting, karena di Cirebon sudah terdapat pelabuhan, tambahnya, sehingga untuk membangun pelabuhan bertaraf internasional tidak perlu dimulai dari nol namun, cukup melalui pengembangan dan pendalaman pelabuhan yang sudah ada.

"Dari sisi biaya, pengembangan pelabuhan yang ada tentu lebih murah dan cepat dibandingkan harus membangun dari awal," kata Anang.

Terkait hal itu pihaknya menyatakan penentu kebijakan sudah selayaknya menjadikan Cirebon sebagai prioritas pengganti Cilamaya, meski harus diakui bahwa terdapat aspek lain yang juga bisa dijadikan pertimbangan di luar aspek transportasi itu tadi.

Anang menyatakan, penentuan lokasi pengganti Cilamaya memang sangat mendesak, alasannya, untuk mengurangi beban Pelabuhan Tanjung Priok yang sudah "over load" atau kelebihan daya tampung.

"Dengan adanya pengganti Cilamaya maka biaya logistik dari aspek transportasi bisa semakin ditekan," katanya.

Sementara Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Ode Rakhman mengatakan, lokasi manapun yang akan dipilih, hendaknya sudah lulus kajian dan memenuhi syarat lingkungan hidup dan sosial masyarakat setempat.

"Jika sudah memenuhi syarat, silakan saja mana yang bisa dipilih," katanya.

Menurut dia, salah satu yang harus menjadi perhatian adalah potensi penambahan beban yang sudah ada di calon lokasi yang akan dipilih, apakah selama ini sudah menjadi area eksploitasi penambangan atau tidak, serta seberapa besar tingkat pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.

Di pesisir selatan Pulau Jawa, misalnya, selama ini banyak terjadi eksploitasi pasir besi oleh penambang setempat, tambahnya, jika kemudian terdapat pembangunan pelabuhan bertaraf internasional, sudah barang tentu akan menambah beban lokasi dimaksud.

Sedangkan pesisir utara seperti Indramayu dan Subang, biasanya beban yang ada berupa pembangunan infrastruktur dan reklamasi.

Jika pada lokasi tersebut dipaksakan pembangunan pelabuhan pengganti Cilamaya, maka akan menambah beban ekosistem bagi lokasi tersebut.

"Oleh karena itu jika pemerintah cerdas seharusnya menjadikan persoalan lingkungan hidup tersebut sebagai salah satu materi kajian," kata Ode.

ANTARA






Larangan Truk ODOL Berlaku Januari 2023, Apindo: Direspons Negatif, Bisa Kacau

1 hari lalu

Larangan Truk ODOL Berlaku Januari 2023, Apindo: Direspons Negatif, Bisa Kacau

Apindo menanggapi aturan truk over dimension over loading atau ODOL secara bertahap mulai Januari 2023.


Dinas LH DKI Pasang Pemantau Kualitas Udara, Warga Marunda Kembali Keluhkan Debu Batu Bara

14 hari lalu

Dinas LH DKI Pasang Pemantau Kualitas Udara, Warga Marunda Kembali Keluhkan Debu Batu Bara

Dinas LH DKI telah memasang Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) mobile di kawasan Marunda untuk memantau debu batu bara di kawasan pelabuhan itu.


Penyebab Pengiriman Mobil BMW Hingga Tesla Tertahan di Pelabuhan Jerman

26 hari lalu

Penyebab Pengiriman Mobil BMW Hingga Tesla Tertahan di Pelabuhan Jerman

Terhambatnya pengiriman mobil BMW hingga Tesla di Pelabuhan Jerman disebabkan kurangnya pengemudi untuk memindahkan kontainer dan mobil.


BPS: Lama Menginap Wisatawan di NTB Alami Penurunan

34 hari lalu

BPS: Lama Menginap Wisatawan di NTB Alami Penurunan

BPS NTB mencatat jumlah tamu yang menginap di hotel bintang pada September 2022 tercatat sebanyak 66.864 orang.


Pelni Sebut 3 Kapal Perintis Kini Singgahi 31 Pelabuhan di Wilayah NTT

34 hari lalu

Pelni Sebut 3 Kapal Perintis Kini Singgahi 31 Pelabuhan di Wilayah NTT

Tiga kapal Pelni menyinggahi 31 pelabuhan yang sulit dijangkau oleh kapal-kapal penumpang lainnya yang sering beroperasi di NTT.


Riau Ingin Proyek Pelabuhan Penyeberangan Dumai-Malaysia Dimulai Tahun Depan, 2024 Beroperasi

36 hari lalu

Riau Ingin Proyek Pelabuhan Penyeberangan Dumai-Malaysia Dimulai Tahun Depan, 2024 Beroperasi

Pemerintah Provinsi Riau menargetkan pembangunan pelabuhan penyeberangan kapal feri Dumai - Melaka (Malaysia) mulai dilakukan pada tahun 2023.


Luhut : Aturan Pengganti SKB 2 Dirjen 1 Deputi TKBM Sebelum Akhir 2022 Sudah Implementasi

40 hari lalu

Luhut : Aturan Pengganti SKB 2 Dirjen 1 Deputi TKBM Sebelum Akhir 2022 Sudah Implementasi

Luhut menjelaskan aturan baru yang menggantikan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi itu akan memperbaiki secara keseluruhan tata kelola TKBM di pelabuhan.


Bagaimana Regulasi Kawasan Perdagangan Bebas Diatur di Indonesia?

40 hari lalu

Bagaimana Regulasi Kawasan Perdagangan Bebas Diatur di Indonesia?

Peraturan pemerintah telah memberikan penjelasan secara rinci tentang pelaksanaan di kawasan perdagangan bebas. Apa saja yang diatur?


Moeldoko: Kurang Tepat Kalau Ada yang Bilang Mafia Pelabuhan, yang Ada Mafia Logistik

40 hari lalu

Moeldoko: Kurang Tepat Kalau Ada yang Bilang Mafia Pelabuhan, yang Ada Mafia Logistik

Moeldoko menekankan reformasi tata kelola di pelabuhan penting karena pelabuhan menjadi pintu masuk utama perdagangan internasional.


Jokowi Siap Serahkan Pelabuhan Tanjung Ular ke Pemda Bangka Barat

47 hari lalu

Jokowi Siap Serahkan Pelabuhan Tanjung Ular ke Pemda Bangka Barat

Jokowi menyebut proyek pelabuhan Tanjung Ular ini sudah selesai 99 persen dan akan dikelola lebih dulu oleh Kementerian Perhubungan.