Kebijakan Susi Dianggap Sebabkan Tual Alami Deflasi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Pusat Statistik Dr. Suryamin saat pemaparan data Statistik di Gedung Badan Pusat Statistik, Jakarta, Senin (2/1). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Kepala Badan Pusat Statistik Dr. Suryamin saat pemaparan data Statistik di Gedung Badan Pusat Statistik, Jakarta, Senin (2/1). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta -- Badan Pusat Statistik mencatat Kota Tual di Ambon mengalami deflasi tertinggi di bulan Juni 2015 sebesar 0,80 persen. Kota kepulauan tersebut deflasi karena tersedianya pasokan pangan yang berlimpah, terutama komoditas ikan segar.

    "Permintaan di sana kalah banyak dibanding stok ikan yang ada," ujar Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin di kantornya, Rabu, 1 Juli 2015. Hal itulah yang membuat harga ikan di sana mengalami penurunan.

    Suryamin mengindikasikan deflasi di Tual disebabkan oleh hasil moratorium perusahaan kapal tangkap asing dan pemberantasan illegal fishing yang gencar dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

    Menurut pantauan Tempo beberapa waktu lalu, di daerah Tual dan Kepulauan Arafuru secara umum memang banyak sekali kapal-kapal asing yang terlihat terparkir karena moratorium KKP. "Kita lihat hasil berikutnya nanti," ujar Suryamin terhadap kesimpulannya.

    Namun, turunnya harga ikan tak dinikmati oleh daerah lainnya. Menurut Suryamin, hampir seluruh daerah selain Tual mengalami kenaikkan harga ikan segar.

    Secara nasional, inflasi bulan Juni tercatat sebesar 0,54 persen. Sebanyak 76 kota mengalami inflasi dan enam kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sorong (1,90 persen), sedangkan inflasi terendah terjadi di Palu (0,03 persen).

    Tingkat inflasi tahun kalender sepanjang Januari hingga Juni 2015 tercatat sebesar 0,96 persen. "Untuk inflasi year on year tercatat sebesar persen 7,26 persen," ujarnya.

    ANDI RUSLI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).