Menkeu Minta Dirjen Bea-Cukai Tancap Gas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Heru Pambudi, Dirjen Bea dan Cukai. id.linkedin.com

    Heru Pambudi, Dirjen Bea dan Cukai. id.linkedin.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melantik Heru Pambudi sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Bambang berharap mantan Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai itu segera bekerja mengatasi sejumlah permasalahan.

    "Pak Heru hari ini bisa langsung tancap gas. Tidak perlu penyesuaian pengenalan isu karena sudah paham," kata Bambang dalam sambutannya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2015.

    Dengan begitu, Bambang mengatakan Heru bisa bekerja secara optimal. Persoalan-persoalan yang harus diselesaikan antara lain penerimaan cukai, pengamanan produk, dan penegakan hukum cukai palsu di Indonesia.

    Untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, Bambang meminta jajaran eselon II membantu Heru. "Harus beri dukungan penuh sehingga seorang dirjen dapat menjalankan tugas dengan baik," kata mantan Wakil Menteri Keuangan itu.

    Heru menggantikan Agung Kuswandono yang kini menjadi pejabat eselon I Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. "Semoga apa yang telah dirintis pendahulu bisa dilanjutkan," ujar Bambang.

    Bambang juga melantik Hadiyanto sebagai Sekretaris Jenderal, Vincentius Sonny Loho menjadi Direktur Kekayaan Negara, dan Kiagus Ahmad Badaruddin dengan posisi Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.

    Ditambah juga pengangkatan Ken Dwijugiasteadi sebagai Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak; Suryo Utomo, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak; dan Puspita Wulandari menjabat Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Kementerian Keuangan. "Mutasi dan promosi merupakan dinamika yang biasa di organisasi," ujar Bambang.

    SINGGIH SOARES


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.